Bistok Maruli Menangis Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Korupsi Pembangunan Kantor di Tapteng

Sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah memasuki agenda puncak

Bistok Maruli Menangis Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Korupsi Pembangunan Kantor di Tapteng
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Terlibat korupsi, Kadis PU, PPK dan Rekanan proyek Pembangunan Kantor Bappeda Tapteng dituntut hukuman berbeda di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/2/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Tapanulitengah memasuki agenda puncak di Pengadilan Negeri Medan

Ketiga terdakwa yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Harmi Parasian Marpaung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bistok Maruli Tua Simbolon dan Budi Hadibroto selaku Direktur PT Cipta Nusantara terlihat kalut pada sidang yang berlangsung, Kamis (14/2/2019) sore.

Bistok Maruli yang merasa butuh membacakan pembelaan sendiri tampak menangis tersedu-sedu. Ia mengaku tidak ada niatan untuk melakukan korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riachad Sihombing.

"Hal seperti ini diluar dugaan saya. Saya sudah terpisah dari anak istri saya dan saudara saudara saya. Saya tidak pernah berniat korupsi saat diangkat menjadi PNS," ujarnya dihadapan Majelis hakim yang dipimpin Abdul Aziz.

Ia mengaku pada awal perencanaan proyek, tak satupun PNS di lingkungan dinas PU Kabupaten Tapanulitengah yang mau ditunjuk sebagai PPK. Hal itulah mengapa dirinya dengan berat hati menjadi PPK.

Budi Hadibroto enggan banyak berbicara kepada hakim. Ia hanya meyakini jika majelis hakim akan memberikan sebuah putusan yang adil baginya.

Sementara itu, Harmi Parasian yang didampingi penasihat hukumnya Japansen Sinaga SH mengaku proyek pembangunan Kantor Bappeda sudah tuntas. Kantor Bappeda sudah diperbaiki dan berfungsi dengan baik.

"Bahwa nilai kerugian yang disebutkan ahli audit oleh Hernold Wakawimbang tidak jelas. Oleh terdakwa Harmi Parasian juga sudah mengeluarkan dana pribadinya untuk memperbaiki bangunan yang rusak," ucap Japansen.

JPU dalam tuntutannya menyatakan perbuatan ketiga terdakwa secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved