Perkara Membludak, Humas PN Medan Akui Jumlah Hakim di Jajarannya Terus Menurun

Sepanjang tahun 2018 kemarin, Pengadilan Negeri Medan menampung beban perkara sebanyak 7.409 perkara untuk disidangkan.

Perkara Membludak, Humas PN Medan Akui Jumlah Hakim di Jajarannya Terus Menurun
Tribun Medan/Alija Magribi
Humas PN Medan Jamaluddin belum ketahui apakah Bupati Labura akan disidangkan di PN Medan 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sepanjang tahun 2018 kemarin, Pengadilan Negeri Medan menampung beban perkara sebanyak 7.409 perkara untuk disidangkan. 

Jumlah tersebut pun menurut Humas sekaligus Hakim Niaga di Pengadilan Negeri berstatus Klas IA Khusus tersebut, Jamaluddin H cukup tinggi. Bahkan, sepengetahuannya PN Medan tertinggi kedua setelah PN Surabaya.

"Beban perkara di PN Surabaya itu sampai dengan 8.000-an. Kita di PN Medan sendiri, seperti data kemarin ada di 7.409 perkara. Jadi, PN Medan ini, jika dibandingkan dengan seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia, adalah yang terbanyak kedua setelah PN Surabaya," cetus Jamaluddin.

Namun, ketika ditanya postur ideal jumlah hakim dengan perkara yang wajib disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin akui ada penurunan jumlah hakim.

"Memang dibanding sejak tahun 2016, jumlah hakim sampai dengan saat ini terus menurun. 2016 kita diperkuat 42 hakim karir. Kalau sekarang cuma 30 hakim saja. Ya, perlu sedikit extra kerja lah," katanya.

Meski para hakim butuh kerja extra, Jamaluddin mengakui sikap profesional harus tetap ditangani dalam menyidangkan sebuah perkara

Kepadatan jumlah perkara, imbuhnya tak boleh menjadi hambatan dan alasan.

Eks Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh ini melanjutkan bahwa, PN Medan sempat melaporkan jumlah hakim ke Mahkamah Agung.

"Bukan meminta tambahan hakim. Kita pernah melaporkan saja jumlah di PN Medan ini berapa dan jumlah perkara berapa ke Mahkamah Agung. Nanti MA lah yang menilai seperti apa," katanya.

Jamaluddin menerangkan, bahwa untuk menempatkan seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan diketahui berstatus Kelas IA Khusus, harus memenuhi kualifikasi yang tinggi.

Hal itulah yang menurutnya menjadi kesulitan.

"PN Medan ini, kelasnya IA Khusus. Di Indonesia sendiri hanya ada 5 Pengadilan yang setaraf dengan Pengadilan Negeri Medan, jadi untuk bertugas di sini memang para hakim harus memiliki kualifikasi yang khusus," katanya.

"Salahsatu syaratnya, hakim harus pernah menjadi ketua di Pengadilan Negeri kelas II dan minimal pangkatnya 4 B senior. Makanya ada penilaian khusus tidak bisa masuk ke sini, semua harus menyesuaikan persyaratan yang ditetapkan oleh tim promosi dan mutasi. (TPM) Mahkamah Agung,"pungkasnya.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved