Abdul Hakim Minta Polisi Melihat Petunjuk Teknis saat Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi

Polisi perlu memberikan kepastian hukum tentang progres penyelidikan. Kenapa bisa cukup lama naik ke tahap penyidikan

Abdul Hakim Minta Polisi Melihat Petunjuk Teknis saat Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Kapolres Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu (tengah) dan Kasatreskrim AKP Demak Ompusunggu saat menggelar konfrensi pers di Mapolres Siantar, waktu lalu.  

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com- Polres Pematangsiantar belum menaikkan status dugaan korupsi tiga pejabat Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) Pemko Siantar.

Hingga satu bulan lebih, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kepala Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan BKD.

Pengamat Hukum Pidana Abdul Hakim menilai polisi perlu melihat petunjuk teknis (juknis) dalam melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi.

Menurutnya, dengan waktu penyelidikan selama satu bulan tentu menghabiskan waktu cukup banyak. Apalagi, dalam proses penyelidikan menggunakan anggaran tidak sedikit. 

Dosen Ilmu Pidana Universitas Sumatera Utara (USU) mengharapkan polisi memberikan kepastian hukum untuk perkembangan kasus dugaan korupsi. 

Siaran Langsung Piala AFF-U22 2019 - Indonesia vs Malaysia, Ada Perubahan di Skuat Negeri Jiran

Bahder Johan Harahap Targetkan Minimal Medali Perunggu di Peparnas Papua 2020

Viral Video Saling Lempar Ejekan antar Kubu Capres, Adik Prabowo Turut Teriakkan Raja Hutan

Pria Ini Bisa Tiru Suara Saxophones dengan Hembusan Nafas, TONTON AKSINYA. .

"Polisi perlu memberikan kepastian hukum tentang progres penyelidikan. Kenapa bisa cukup lama naik ke tahap penyidikan,"ujarnya, Selasa (19/2/2019).

Ia mengharapkan polisi terbuka jika memang kasus tersebut ada beberapa kendala dokumen. Namun, ia tak mempermasalahkan jika kasus itu diberhentikan atau SP3. 

Sekda Pemprov Papua Ditetapkan Jadi Tersangka, Bukti Pemukulan pada Penyelidik KPK hingga Kronologi

Hotman Paris Hutapea Beri Jawaban terkait Viral Dukungannya pada Satu Capres Tertentu

Mahasiswi Terpaksa Ladeni Syahwat Oknum Dosen yang Ancam Rusak Nilainya, Ini Kronologi Lengkapnya

"Yang dapat memberhentikan kasus itu kan polisi dan kejari. Itu tidak masalah jika tidak ditemukan bukti terkait. Tetapi, perlu diberikan kepastian hukum,"ujarnya. 

Abdul mengungkapkan kasus korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa, maka polisi perlu fokus untuk mempercepat perkembangan.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved