Resmi Ganjar dan 31 Kepala Daerah se-Jateng Langgar UU Pemda soal Netralitas, Ini Penjelasan Bawaslu

Resmi Ganjar dan 31 Kepala Daerah se-Jateng Langgar UU Pemda soal Netralitas, Ini Penjelasan Bawaslu

Resmi Ganjar dan 31 Kepala Daerah se-Jateng Langgar UU Pemda soal Netralitas, Ini Penjelasan Bawaslu
KOMPAS.com/LABIB ZAMANI
Resmi Ganjar dan 31 Kepala Daerah se-Jateng Langgar UU Pemda soal Netralitas, Ini Penjelasan Bawaslu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai menghadiri Dialog Kebangsaan Merawat Harmoni dan Persatuan di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/2/2019). 

Resmi Ganjar dan 31 Kepala Daerah se-Jateng Langgar UU Pemda soal Netralitas, Ini Penjelasan Bawaslu

TRIBUN-MEDAN.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda," kata Rofiuddin saat dihubungi, Sabtu (23/2/2019).

Rofiuddin mengatakan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah lain seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat.

Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.

"Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," katanya. 

Bawaslu telah memeriksa 38 orang yang terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019, itu.

Ke-38 orang tersebut meliputi dua pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala daerah.

Hasilnya, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta.

Halaman
12
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved