Edisi Cetak Tribun Medan

169 WNA Medan Punya KTP Manual, Tidak Punya Hak Politik di Indonesia

"Di Medan, ada (WNA punya KTP), tapi belum KTP elektronik, yang kami kasih. Warnanya kuning emas. Kalau KTP memang boleh lah," ujar Arpian.

169 WNA Medan Punya KTP Manual, Tidak Punya Hak Politik di Indonesia
Tribun Medan
Headline Tribun Medan edisi Kamis, 28 Februari 2019. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Yulhasni mengatakan, pihaknya belum ada menemukan e-KTP untuk WNA. Namun, ia tidak ingin mengomentari WNA asal China yang berdomisili di Cianjur, Jawa Barat.

"Tanya ke disdukcapil. Bahwa ada WNA yang mendapat KTP, itu bukan urusan KPU. Kami dari KPU, sepanjang warga negara Indonesia, berusia 17 tahun dan memiliki KK, kami daftarkan mereka sebagai pemilih," kata Yulhasni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu.

Ia menegaskan, KPU tidak memiliki wewenang, ketika adanya temuan WNA asing memiliki e-KTP, seperti yang dimiliki WNA asal China inisal GC. "Kalau perkara dia orang asing atau sebagainya kan bukan ranah kami. Pokoknya, dia memiliki KTP dan NIK, tidak ganda, pasti bisa memilih," ujarnya.

Sedangkan, Komisioner KPU Sumut Herdensi Adnin memaparkan, syarat memilih diatur dalam Konstitusi RI Pasal 22E, yang kemudian dikuatkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun syarat agar dapat menggunakan hak pilihnya, berumur 17 tahun dan atau sudah menikah, berdomisili di lokasi tertentu yang dibuktikan dengan e-KTP. Selanjutnya, tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri, tidak sedang dicabut hak politiknya oleh keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

"Ini kan Pemilu Indonesia. Jadi, kalau namanya sudah begitu, yang memiliki hak pilih adalah warga negara Indonesia. Karena itu, yang bukan warga negara Indonesia, tidak memiliki hak pilih di pemilu," ujarnya.

Saat ditanyakan bagaimana di kemudian hari menjelang pemilu ada temuan yang serupa yang terjadi di Jawa Barat, Herdi kembali menjelaskan persoalan yang bukan warga negara Indonesia dipastikan tidak dapat memilih.

"Ya, kalau bukan warga negara Indonesia, pasti kami coret dari daftar pemilih. Masa kemudian, WNA asal China, Swedia atau Rusia memberikan hak pilihnya untuk pemilihan legislatif dan presiden. Syarat yang saya sebutkan tadi, tidak ada lagi tawar-menawar," katanya.

Pernyataan tak jauh berbeda dari Ketua KPU Medan Agus Damanik.

"Kejadian di Medan yang demikian, tidak ada. Tapi, kan yang jelas syarat memilih itu warga negara Indonesia. Kalau kasus yang sama terjadi di Medan, maka kami akan meninjau ulang data pemilih yang mana terindikasi atau yang dianggap WNA. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Penandaan juga akan kami lakukan untuk diteruskan ke penyelenggara terkait dengan statusnya," ucapnya.

Ia menambahkan, KPU Medan tidak memungkiri akan mengantisipasi kejadian yang serupa sebelum terjadi di Medan dengan cara data atas potensi-potensi masuknya WNA sebagai daftar pemilih.

"Sampai hari ini, belum ada yang demikian, begitu juga dari laporan masyarakat. Kami juga merasa perlu mengantisipasi agar kejadian di daerah lain tersebut tidak ada di Medan," jelasnya. (tribun network/nis/zal/wly/ase/cr5/cr19)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved