Petani Harap Pemko Tuntaskan Status Lahan 573 Hektar, Ketua DPRD Upayakan Bentuk Tim

Masyarakat petani di lahan 573 Hektar eks HGU PTPN III mengharapkan Pemko Siantar memberikan kepastian

Petani Harap Pemko Tuntaskan Status Lahan 573 Hektar, Ketua DPRD Upayakan Bentuk Tim
Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea saat ditemui usai menemui masa unjuk rasa dari Gerakan Suku Simalungun Bersatu (GKSB) di Gedung DPRD Siantar, kemarin 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Masyarakat petani di lahan 573 Hektar eks HGU PTPN III mengharapkan Pemko Siantar memberikan kepastian untuk menuntaskan status kepemilikan. Pasalnya, lahan milik Pemko Siantar itu sudah lama terlantar.

“Kita mengharapkan agar Wali Kota menuntaskan status lahan di Tanjungpinggir. Agar status kepemilikan lahan yang sudah sangat lama terlantar itu menjadi jelas,” kata Jamidin (64) masyarakat petani, Kamis (28/2/2019).

Jamidin mengatakan petani mengharapkan lahan tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk menanam. Katanya, sudah puluhan tahun petani bercocok tanam di wilayah tersebut.

Menanggapi ini, Ketua DPRD Pematangsiantar, Maruli Hutapea mengaku sudah banyak petani yang menyampaikan aspirasi tentang status kepemilikan lahan tersebut.

“Apapun namanya, kita harus mengakomodir keinginan masyarakat yang ada di lahan tersebut, yang tinggal di lahan tersebut. Artinya, dengan kita beli lahan tersebut, kita tidak serta merta jadi semena-mena menggusur mereka yang ada di sana,”kata Maruli Hutapea.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan berencana membentuk tim dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan lahan Eks HGU PTPN tersebut.

“Kita upayakan membentuk tim untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan lahan tersebut. Yah, itu harus kita lakukan sesegera mungkin,”katanya.

Dijelaskan Maruli, Pemko Siantar sudah menganggarkan dana untuk melakukan pembayaran ke Kementerian BUMN. Untuk cicilan pertama sebesar Rp 30 miliar.

“Pemerintah sudah melaksanakan agenda untuk mencicil kepada pemerintah pusat. Artinya, pemerintah serius dan telah sepakat dengan DPRD untuk melakukan pembayaran pertama sebesar Rp 30 miliar,”katanya sembari mengatakan harga yang ditetapkan BUMN sebesar Rp 90 miliar.

Seperti diketahui, lahan 573 hektar sudah direncanakan untuk membangun Kota Baru. Kota baru ini terdari industri, kawasan permukiman, perkantoran, dan lahan pertanian.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved