Dimutasi ke Ambon, Para Pekerja Ini Minta Kejelasan Pesangon

Dermanto Turnip menyebutkan bahwa pihaknya menuntut tergugat pesangon bagi para pekerja yang dimutasi.

TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Sidang mendengar keterangan saksi di kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di PN Medan, Jumat (1/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak antara pekerja dengan tergugat PT Tor Ganda Perkebunan Sibisa Mangatur masuk tahap mendengarkan keterangan saksi di PN Medan, Jumat (1/3/2019).

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Masrul, mendatangkan empat saksi yang merupakan pekerja PT. Tor Ganda Perkebunan Sibisa Mangatur yaitu Ernis Manurung, Emilia, Arisman dan anak pekerja Arifin Tohang.

Informasi yang dihimpun dalam persidangan, sebanyak 199 pekerja PT. Tor Ganda Perkebunan Sibisa Mangatur dimutasi PT. Nusa Ina Ambon di Provinsi Maluku pada Juli 2016 lalu.

Kuasa Hukum Penggugat, Dermanto Turnip menyebutkan bahwa pihaknya menuntut tergugat pesangon bagi para pekerja yang dimutasi sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Jadi hari ini kita menjalani 11 perkara, dimana semalam juga kita sudah jalani 12 perkara lainnya. Jadi ada 199 pekerja yang dimutasi oleh pihak Tor Ganda ke Maluku. Dan yang melapor itu ada 123 pekerja," terangnya.

Ia menerangkan bahwa motif dibalik mutasi yang dilakukan sepihak oleh pihak Tor Ganda kepada para pekerja tua tersebut agar meniadakan pesangon.

"Harapan kita para pekerja diberikan hak-hak seperti pesangon dan hak-hak lainlah yang diatur badan ketenagakerjaan. Nah jadi menurut perkiraan kita karena merekakan umurnya sudah tua-tua, sengaja dimutasi biar mereka tidak dapat apa-apa. Kalau UU ketenagakerjaan ada jenis hak itu macam macam, ada pesangon, ada perumahan, ada pengobatan, ada cuti tahunan, ada cuti melahirkan," tegasnya.

Saksi Pekerja, Arifin Tohang menyebutkan bahwa 199 pekerja tersebut rata-rata merupakan pekerja yang umurnya di atas 50 tahun.

"Jadi kemarin kami dibarisan dikumpul jadi disitu disebutin si A dimutasi ke Ambon tanpa pemberitahuan. Memang yang tua kebanyakan dimutasi ke Ambon itu. Lalu kami keberatan dan mendatangi kantor namu disuruh pulang sama pihak Torganda. Dalam satu minggu ke kantor besar, tidak dilayani dan enggak dikasih kerja lagi," jelasnya.

Lalu mereka mencoba mendatangi Kantor Disnaker Labusel untuk memediasi permasalahan mereka ini.

"Lalu kami pergi ke kantor disnaker di Kota Pinang, baru dikeluarin surat anjuranke kantor Tor Ganda. Jadi siapa yang tua kerja lagi, disuruh mandor dari bulan Juli ke Desember. Tapi itu tidak dibayar," tuturnya.

Saksi lainnya, Ernis Manurung menyebutkan bahwa dirinya bersama pekerja lainnya tak pernah mendapatkan tanggungan kesehatan.

"Kesehatan tidak pernah dikasih, dibilang obat tidak ada jadi kami pakai dana sendiri. Bahkan peralatan kami untuk memanen juga pakai peralatan sendiri dan beli sendiri," tambahnya.

Sementara, Kuasa Hukum PT. Tor Ganda, Immanuel Sitepu menyebutkan pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari Disnaker untuk mengerjakan kembali para pekerja tersebut.

"Bapak ibu sudah melihat surat dari Disnaker? Jadi kalau belum mereka memerintah supaya para pekerja untuk diperkerjakan kembali. Itu sudah kami lakukan," pungkasnya.

Berikutnya sidang pemanggilan tergugat pihak PT. Tor Ganda Perkebunan Sibisa Mangatur dilakukan pada 6 Maret 2019.

(cr10/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved