Breaking News:

Perempuan Disabilitas Rentan Terhadap Kekerasan Seksual dan Perkosaan Incest

WCC Sinceritas-Pesada mencatat, sepanjang tahun 1998 menangani enam kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan penyandang disabilitas.

Tribun Lampung/Dody Kurniawan
Ilustrasi pelecehan seksual. (Tribun Lampung/Dody Kurniawan) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – WCC Sinceritas-Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) mencatat, sepanjang tahun 1998 menangani enam kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Meski WCC Sinceritas-Pesada dimaksudkan untuk penanganan perempuan non anak dan tidak mempunyai keahlian untuk disabilitas, namun kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan/KTAp terus mengalir dan didominasi oleh kekerasan seksual sebanyak 34 kasus (21 persen) dari total 159 kasus perempuan korban kekerasan.

Koordinator WCC Sinceritas-Pesada, Dina Lumbantobing dalam keterangan persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Jumat (1/3/2019) mengatakan, satu dari enam perempuan disabilitas yang didampingi WCC Sinceritas-Pesada adalah Ros, seorang anak perempuan berumur 13 tahun.

Rosa masih kelas 5 SD, penyandang disabilitas berkebutuhan khusus karena tidak mampu mendengar dan berbicara. Ros mengalami perkosaan oleh dua laki-laki dewasa yang juga keluarga besarnya, yang berumur dua kali dan empat kali lipat umurnya. Ros kemudian hamil dan baru diketahui oleh gurunya (bukan keluarga) setelah usia kehamilan tujuah bulan.

Dina mengatakan, dari kasus di atas, korban mengalami beberapa lapis isu yang menyangkut bukan hanya jenis kelamin dan usia anak, tetapi jenis disabilitas yang dialami oleh Ros, dan hubungan dengan pelaku yang sangat tidak seimbang secara umur, ditambah dengan hubungan keluarga. Bahkan kemungkinan besar keluarga abai terhadap jadwal haid Ros, sehingga tujuh bulan usia kehamilan tidak diketahui oleh keluarga.

Kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan terutama anak perempuan penyandang disabilitas, kata Dina, jauh lebih serius daripada kekerasan seksual biasa. Meski dalam kategori disabilitas, Ros disebut sebagai penyandang disabilitas fisik, tetapi ketidaktahuan atas hak yang harus dipenuhi dan perlindungan atas hak-hak tersebut belum disadari oleh banyak keluarga dan masyarakat di sekitar para penyandang disabilitas.

“Disabilitas fisik akan selalu berpengaruh terhadap intelektualitas karena keterbatasan akses terhadap pendidikan misalnya, dan rasa kurang percaya diri bahkan ketakutan yang berakibat secara psikis. Apalagi bila pelaku kekerasan (perkosaan) adalah orang tua, masih keluarga, dan sebagainya,” katanya.

Baca: Suarakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Menjadi UU, Pesada Dairi Galang Tanda Tangan Masyarakat

Menurut Dina, Indonesia memang telah mengeluarkan UU No.8 tahun 2016 untuk perlindungan disabilitas. Tetapi meski UU tersebut telah hampir berusia 3 tahun, tetapi pemahaman umum (keluarga dan masyarakat serta lembaga pendidikan) masih minim, bahkan terkadang APH (Aparat Penegak Hukum) masih belum memahami betul  isi UU tersebut.

“Berdasarkan pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, WCC Sinceritas-Pesada percaya bahwa jumlah kasus yang ditangani menjadi petunjuk banyaknya kasus yang tidak selalu dapat langsung terdengar dan ditangani. Kasus terdengar ke luar rumah hanya ketika korban hamil, atau tertangkap basah sedang mengalami kekerasan,” ujarnya.

Terkait kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan penyandang disabilitas ini, kata Dina, WCC Sinceritas-Pesada mengimbau lima hal. Pertama, agar seluruh keluarga yang mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas memahami kebutuhan dan permasalahan berbeda yang dialami penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak perempuan. Hak-hak mereka atas pendidikan, kesehatan reproduksi dan pengetahuan mengenai tubuh, khususnya kepercayaan diri dan keberanian melawan kekerasan seksual sangat mendesak.

Kedua, agar seluruh masyarakat mempelajari isi UU RI No 8 Tahun 2016 dan peka terhadap kebutuhan keluarga-keluarga yang mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas, memahami kebutuhan khusus mereka dan bersedia membantu apabil terdapat masalah yang dihadapi, atau diduga bermasalah. Selain itu, bersedia melapor dan menjadi saksi bila terjadi kasus pelanggaran hukum.

Ketiga, agar APH (Aparat Penegak Hukum)  memahami kebutuhan khusus dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyadang disabilitas. Termasuk pendampingan khusus dan ketersediaan saksi ahli. Keempat, agar Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara mengembangkan kebijakan yang inklusif untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan kelima, agar Pemerintah dan DPR RI mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.(*)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved