Video Hoax Surat Suara Tercoblos, KPU Medan Langsung Bereaksi Buat Laporan ke Polisi

Adapun berita hoax tersebut dimuat dalam bentuk video kerusuhan di kantor KPU Medan, yang sebenarnya tidak terjadi.

Video Hoax Surat Suara Tercoblos, KPU Medan Langsung Bereaksi Buat Laporan ke Polisi
Screenshot Facebook
Capture video hoax yang diapload di akun Facebook, Minggu (3/3/2019). 

KPU Medan Dikabarkan Akan Melaporkan Ke Polda Sumut, Ini Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan mengambil langkah hukum.

Hal tersebut dilakukan dengan melaporkan akun yang menyebarkan informasi hoax yang mana mengatasnamakan KPU Medan.

Adapun berita hoax tersebut dimuat dalam bentuk video kerusuhan di kantor KPU Medan, yang sebenarnya tidak terjadi.

Dalam video tersebut adanya kerusuhan di Kantor KPU Medan karena adanya surat suara tercoblos.

Informasi hoax ini marak tersebar di media sosial (medsos) sejak Sabtu (2/3/2019) kemarin.

Di mana berisi konten video suasana ricuh di kantor KPU berdurasi 6 menit 24 detik, dan tulisan yang menyebutkan kecurangan terjadi di KPU Medan, dengan adanya surat suara yang tercoblos.

Namun, setelah dicek informasi yang meresahkan masyarakat ini tidak benar alias bohong.

Video itu ternyata benar terjadi namun bukan di KPU Medan, melainkan di Tapanuli Utara pada tahun 2018 silam.

Ketua KPU Medan Agussyah Damanik juga membantah isu yang beredar di media sosial yang menyebutkan seolah-olah telah terjadi kerusuhan di Kantor KPU Medan dan surat suara dicoblos.

Agussyah secara tegas menyebutkan bahwa tidak ada kerusuhan di Kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan, Medan.

"Kemudian tidak ada surat suara yang dicoblos karena surat suara Pilpres 2019 saat ini tersimpan dengan aman di gudang eks Bandara Polonia, Medan, dengan pengamanan aparat kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut Agussyah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh berita bohong tidak tidak mudah terprovokasi isu-isu yang sama sekali tidak benar.

Atas serangan hoax ini, KPU Medan tidak akan tinggal diam, dan rencananya Minggu (3/3/2019) siang ini akan membuat laporan ke Polda Sumut.

"Rencana hari ini sekira pukul 13.30 KPU Prov Sumut dan KPU Medan akan membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut terkait isu/hoax susu tercoblos," tambah Komisioner KPU Medan Rinaldi Khair.

Sebelumnya pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) diwarnai unjuk rasa, Kamis (28/6/2018). 

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Utara, bahkan dikuasai oleh massa yang menyebut adanya dugaan kecurangan terkait pelaksanaan pemilihan bupati.

Dalam pilkada serentak 2018, Tapanuli Utara juga melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Komisioner KPU Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain mengatakan hingga saat ini KPU Sumut mendapat laporan, massa masih menguasai Kantor KPU Tapanuli Utara.

"Kerusuhan (unjuk rasa) ini berawal dari beredarnya isu yang menyebut adanya kecurangan saat proses penyerahan kotak suara berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK," kata Iskandar, Kamis (28/6/2018).

"Saat itu, disebut kotak suara yang sudah disegel terpaksa dibuka kembali karena formulir C1 berhologram ternyata belum dimasukkan dalam kotak berisi surat suara dan data rekapitulasi perolehan suara dari TPS," sambungnya.

Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan, bahwa tiba-tiba isu itu beredar menjadi sebuah tudingan kecurangan.

Tiba-tiba massa langsung datang dan menggeruduk kantor KPU Tapanuli Utara.

C1-nya diambil dan dokumen-dokumen lainnya dirusak.

Berikut video aksi massa yang dikutip dari media sosial

"Tuntut keadilan. Save pilkada Taput," tulis akun @J.R. Sitompul.  

"Ini yg terjadi di Taput, di depan gedung DPRD," tulis akun @Dedy Hutabarat.

"Sudah Ketauan, KPU Taput Curang. !! Cari sutradara nya. !! Tokoh utama nya sudah dapat, Masyarakat Taput bergerak melawan kecurangan yg terstruktur dan masif ini. Bukan masalah Kalah - Menang. !! Lawan kecurangan dan politik busuk," tulis postingan akun @Ama Ni Khania Butarbutar.

"Kantor DPRD Taput (Saat Ketua DPRD; Ottonier Simanjuntak tiba di Kantor Dewan). Keadilan Harus Diperjuangkan," tulis akun @Jejetobing Sumuntul. 

"INILAH, WANITA WANITA TERBAIK TAPUT, 
YG BEKERJA DI KANTOR KPU TAPUT,
DAN SUDAH MEMBUAT KECURANGAN DI PILKADA TAPUT...
Pertanyaan saya???? 
Kenapa ibu mau melakukan ini semua ???
Apa ada yang menyuruh ibu ber buat Curang??
Apa ibu tidak kasihan sama suami dan Anak ibu ???
Tolong ibu jelaskan secara singkat dan sedeteil mungkin.. Makasi," tulis akun @Erick Pangabahan Huta Barat.

Dalam tulisannya, ia turut mengunggah tiga bagian foto.

Menurutnya ketiga perempuan ini sebagai pengurus KPU Taput yang diduga palaku curang. 

"Sian dia di boto bahwa boru boru on si 3 halak on pelaku ni penusuk kartu suara pilkada Taput on?" tanya akun Rahman Hutabarat. 

 "Unga mangakku nasida (Sudah mengaku mereka) ," jawab Erick Pangabahan Huta Barat, yang unggahannya ini sudah dibagikan 120 kali netizen.

"Proses penerimaan anggota KPU,PANWASLU di setiap daerah harus di perketat....hampir disetiap daerah anggota ato komisioner KPU juga elemen2nya hanya titipan orang partai juga penguasa....intinya disini mereka banyak yang modal "mau" kerja tapi tidak"mampu" kerja sesuai aturan maupun tupoksi di lembaga mana dia kerja.Makanya tidak rahasia umum lagi setelah pulkada/pilcaleg yang namanya ketua KPU atau lembaga lainnya ditawari jabatan strategis sbgai balas jasa." Komentar Lamhot Siregar. 

"Ditemukan bukti pelanggaran kecurangan2 yang terjadi di Tapanuli Utara, Allah ga tidur ditunjukkannyalah kecurangan-kecurangan itu. Diduga kotak Suara dibawa ke KPU. Ini kondisi KPU Kabupaten Tapanuli Utara..," tulis Rini Anggraini. 

KPU sendiri sangat menyayangkan terjadinya aksi massa yang langsung menggeruduk kantor KPU Taput. 

Aksi ini menurutnya tidak dapat diterima mengingat keberatan atas dugaan adanya pelanggaran sudah diatur yakni dengan mengadukannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

"Seharusnya bukan langsung main geruduk begini. Memang masalahnya ini terkait suara soal Pilkada Bupati disana, tapi kan terimbas juga terhadap proses perhitungan suara Pilgubsu 2018. Padahal kami menargetkan scan C1 pilgubsu 2018 selesai dalam waktu 2 x 24 jam," ungkapnya.

Kondisi ini, sudah mereka laporkan ke Polda Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara meminta jaminan keselamatan bagi seluruh Komisioner KPU Tapanuli Utara.

"Kami meminta agar rekan-rekan kami di KPU Taput ada jaminan keselamatan," jelasnya. 

Surat suara sudah ada tercoblos

Melansir Antaranews, sejumlah surat suara dalam pemiliha bupati di Tapanuli Utara itu ditemukan telah tercoblos di sejumlah TPS, Rabu (27/6/2018). 

Heppy Nababan dan Sanny Hutapea, keduanya warga Desa Parbaju Toruan, Kecamatan Tarutung, yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 di desa tersebut menyebutkan, kondisi surat suara telah tampak tercoblos saat keduanya akan melakukan pencoblosan sekitar pukul 10.00 wib.

Surat suara yang sudah dalam kondisi tidak lagi berlipat diterimanya dari petugas tps dan dibawa menuju bilik suara. "Namun, sebelum saya coblos, kondisi surat suara sudah tercoblos" ujar Heppy.

Senada diungkapkan Sanny, kondisi surat suara yang diterimanya dari petugas TPS juga sudah tercoblos. "Langsung saja, surat suara tersebut kami kembalikan ke petugasTPS untuk segera diganti," jelasnya.

Menurut kedua warga tersebut, surat suara tercoblos justru hanya terjadi di kertas surat suara pemilihan bupati, di mana coblosan yang diduga menggunakan kuku terdapat dalam kolom paslon nomor urut 2. "Hanya terjadi pada surat suara pemilihan bupati (pilbup). Sedangkan surat suara untuk pemilihan gubernur masih dalam kondisi mulus," jelas Sanny.

Keduanya menduga, kejadian tersebut telah dialami oleh para pemilih lainnya yang telah lebih dahulu menggunakan hak pilihnya. 

Panwaslih Taput Mengaku Diintimidasi

Sementara itu, Ketua Panwaslih Tapanuli Utara, Sardion Situmeang mengaku diintimidasi oleh massa yang melakukan unjuk rasa ke KPU Taput karena merasa tidak puas dengan hasil pilkada daerah itu yang diduga adanya kecurangan oleh salah satu pasangan calon.

"Saya bersama teman panwaslih lainnya dipaksa dibawah tekanan untuk menandatangani dan membacakan tuntutan massa yang telah disusun oleh pendemo," katanya melansir Antaranews di Tarutung, Jumat (29/6/2018).

Saat aksi massa tersebut berjalan, keduanya sedang berada di kantor KPU Taput, pada 28 Juni 2018, dini hari, sekitar pukul 04.00 wib.

Disebutkan, lembar tuntutan massa disodorkan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor Taripar-Frengky.

Dalam lembaran tersebut tercantum 15 poin tuntutan di antaranya, ditemukannya poster calon petahana di tiap rumah penduduk yang melebihi jumlah sesuai ketetapan namun dibiarkan oleh KPU maupun panwas.

Juga ditemukannya kotak suara dalam keadaan kosong dan terbuka, dan adanya penambahan surat suara di Desa Sipultak Kecamatan Pagaran. Namun, ia memastikan surat tuntutan yang ia tandatangani tersebut tidak ada legalitasnya, sebab tidak memiliki kop surat. 

"Setelah keinginan massa itu kami turuti, kami berdua pun akhirnya diperbolehkan pulang meninggalkan kantor KPU Taput," katanya.

Tanggapan Kapolda Sumut

Menanggapi soal adanya kabar beredar di media sosial soal terjadinya kerusuhan atau keributan di Tapanuli Utara, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, kejadian di KPU Taput itu bukan keributan, melainkan cuma unjuk rasa.

"Itu cuma aksi dari masyarakat dari pasangan calon (Paslon) nomor dua yang mendatangi KPUD Taput,"katanya saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (29/6/2018).
Maka dari itu, kata orang nomor satu di Polda Sumut, pihaknya langsung memperketat penjagaan dengan menurunkan personel untuk melakukan pengamanan di sana (KPU Taput).

Dikatakan Kapolda, masyarakat datang ke KPUD Taput hanya menyampaikan pendapatnya saja. Untuk mengantisipasi keributan, kata Paulus, semua pihak seperti Bawaslu serta Gakkumdu turun ke KPUD Taput.

Sebagian besar yang datang ke sana, sambung Paulus, untuk meminta Panwaslu dan muaranya tetap ke panwaslu. 

Artinya, kata Kapolda, bahwa ada dugaan apakah kecurangan ataupun kelalaian ataupun kesengajaan. "Kan dalam UU No 6 Tahun 2016 menyatakan, apabila ada kejanggalan atau dugaan yang menjadi wasitnya adalah panwas,"ujarnya.

Ia mengaku kepolisian dalam hal ini Polres dan jajarannya di sana hanya menyalurkan atau jembatan penghubung agar masyarakat tidak membuat kerusuhan atau keributan dalam dalam menyampaikan aspirasi sesuai fakta dan temuan atau apapun yang didapatkan masyarakat tentang kejanggalan.

"Dan itu sudah dibahas dan dikomunikasikan sehingga masyarakat yang unjuk rasa akhirnya mengerti,"katanya.

Perlu ditekankan, ini bukan keributan melainkan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat. "Kalau keributan langsung bikin rusuh,"jelasnya. 

(mft/tribun-medan.com)

Penulis: Muhammad Fadli Taradifa
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved