Mutasi Enam Pejabat Eselon II Dinilai Karena Gagal, Ini Penuturan Sekda Pemko Siantar

Pemerintah Kota Pematangsiantar melalukan rotasi 77 pejabat eselon II, III, dan IV di Ruangan Data Kantor Wali Kota Pematangsiantar

Mutasi Enam Pejabat Eselon II Dinilai Karena Gagal, Ini Penuturan Sekda Pemko Siantar
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Pelantikan Eselon II, III, dan IV di Ruang Data Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Selasa (5/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kota Pematangsiantar melalukan rotasi 77 pejabat eselon II, III, dan IV di Ruangan Data Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Selasa (5/3/2019). 

Pemko Siantar melantik jabatan baru bagi enam pejabat eselon II. Pelantikan ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Pematangsiantar Togar Sitorus.

Pemko Siantar melantik Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zainalan Siahaan menjadi Asisten Pemerintahan, Daniel Siregar yang sebelumnya Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Staff Ahli Pembangunan, Midan Sianturi menjadi Kepala BPBD, Lukas Barus dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja. 

Disamping itu ada nama Edy Noah Siregar menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Pardamean Silaen menjadi Asisten Sosial dan Perekonomian.

Wakil Wali Kota Siantar Togar Sitorus mengatakan pengangkatan PNS dalam jabatan merupakan bagian dari kegiatan dunia birokrasi yang bertujuan untuk menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi.

"Senantiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas diri. Ciptakan inovasi sehingga menghadirkan proses pengerjaan tugas yang lebih baik dan sederhana. Jadilah contoh dan teladan di lingkungan pekerjaan dan masyarakat," katanya dalam pelantikan tersebut.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari usai pelantikan mengatakan segera akan melakukan pelantikan Eselon II lagi. 

Pelantikan itu untuk mengisi di dinas yang kekosongan pejabat.

Saat disinggung apakah seleksi assesment yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan tepat, Budi mengatakan bukan melihat yang layak atau tidak.

"Tidak ada yang gagal. Karena memang ada yang lebih pas di dinas tertentu. Kategori bukan layak dan tidak layak,"katanya.

Budi juga mngatakan mutasi ini bukan karena adanya kegagalan. Kondisi ini, kata Budi Utari tidak mempengaruhi kepada pelayanan publik maupun terhadap pelaksanaan program kerja.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved