Kejati Mau Hentikan Tuntutan Miliarder Mujianto, Pengacara Armen: Kalau Bener SPK2, Itu Aneh

Wacana Kejati Sumut untuk memberhentikan kasus penipuan Mujianto Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)

Kejati Mau Hentikan Tuntutan Miliarder Mujianto, Pengacara Armen: Kalau Bener SPK2, Itu Aneh
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Tim Kuasa Hukum Penggugat Armen Lubis, Law Office Arizal mendatangi kantor PN Medan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor perkara 161/Pdt.G/2019/PN Mdn dengan tergugat satu Kejati Sumut, tergugat dua Kejaksaan Agung RI dan Presiden RI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wacana Kejati Sumut untuk memberhentikan kasus penipuan Mujianto Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dianggap tak masuk akal oleh pengacara korban Armen Lubis.

Pengacara korban Armen Lubis, Arizal menyebutkan bahwa wacana keluarnya surat SKP2 dianggap tak masuk akal secara logika hukum karena sudah P21.

"Jadi kalau mau SKP2, argumen hukumnya kan perlu kita tahu. Itukan perkara sudah memenuhi secara formil dan materiil. Kan sudah P21 kan, kalau sudah P21 itu dasar hukumnya pasal 8, pasal 14, pasal 372 itukan jelas. Cuman tak dapat kita terima secara logika hukum," jelasnya kepada Tribun, Kamis (7/4/2019) di Medan.

Namun, ia menerangkan masih akan menunggu surat resmi dari Kejati Sumut bila memang benar akan melakukan pembatalan penuntutan kasus Mujianto tersebut.

"Tapi itu memang hak jaksa, tapi perlu kita ingat yang menyatakan berkas ini sudah sah secara formil dan materill kan jaksa toh. Sehingga kerja penyidik Polda di P21 kan, karena yang menyatakan berkas lengkap itukan jaksa bukan penyidik kalau ginikan aneh juga. Inikan masih informasi awal, masih wacana kami akan menunggu yang resmi," tambahnya.

Arizal menegaskan apabila benar akan dilakukan upaya pembatalan dirinya akan berupaya mengambil langkah praperadilan maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Pastilah kita, kalau itu melanggar ketentuan normatif, kita akan berupaya hukum dan uji lagi. Jelas pasal 77 tahun 83 KUHAP, salah satu pasalnya ada pembatalan terhadap penghentian penuntutan jadi bisa kita uji. Bisa diuji ke PTUN atau di prapid, kalau seandainya itu tidak sah, saya yakin mau tidak mau wajib dilimpahkan ke pengadilan," tegasnya.

Baginya langkah ini akan segera dikordinasikan dengan klien mereka yang menjadi korban penipuan Armen Lubis akan melakukan langkah hukum.

"Kita mau tahu argumentasi hukumnya apa, tapi kalau argumen hukumnya tidak rasional tidak dapat dipertanggungjawabkan ke hukum. Klien kita juga mempunyai kapasitas untuk melakukan upaya hukum, nanti juga kita sampaikan dan itu kembali ke klien karena kita hanya kasihkan masukan," tegas Arizal.

Baginya, jika hal ini terjadi akan mencederai hukum di Sumut dan menjadi preseden negatif terhadap Kejati.

"Kalau bener itu akan SKP2, itu aneh, karena integritas polisi kan cukup profesional. Saya tahu menetapkan tersangka hingga dikirim kejaksaan itu dalam ranah yang netral. Sampai Polda bolak-balik hingga dinyatakan lengkap ditetapkan. Tidak dapat kita terima secara rasional," tutupnya.

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved