KPU Pastikan Anggota DPRD Siantar Eliakim Simanjuntak Gunakan Anggaran Reses untuk Berkampanye

Ia mengatakan pembagian kartu caleg yang dilakukan Eliakim Simanjuntak saat reses telah melanggar peraturan.

KPU Pastikan Anggota DPRD Siantar Eliakim Simanjuntak Gunakan Anggaran Reses untuk Berkampanye
Tribun Medan /Tommy Simatupang
Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani (batik) memasuki sidang terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan caleg Eliakim Simanjuntak di Kantor Bawaslu Siantar, Sabtu (9/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Siantar menggelar sidang ke empat dengan agenda keterangan saksi tambahan terhadap pelanggaran administrasi pemilu 2019 yang dilakukan calon legislatif yang juga anggota DPRD Siantar Eliakim Simanjuntak.

Sidang ke empat ini mengahadirkan Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani sebagai saksi tambahan. Selain itu, turut hadir Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Cristian Beny Panjaitan dan Agus Pandiangan Kasubag Hukum.

Bawaslu meminta keterangan KPU terkait peraturan kampanye sesuai dengan PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018. Daniel menjelaskan dalam pasal 23 ada beberapa metode berkampanye.

Ia mengatakan pembagian kartu caleg yang dilakukan Eliakim Simanjuntak saat reses telah melanggar peraturan. Apalagi, pembagian kartu nama itu dibungkus dalam amplop yang berisikan uang.

"Pembagian kartu nama atau bahan kampanye hanya dapat dilakukan pada saat pertemuan terbatas dan pertemuan terbuka, dan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian, yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu,"ungkap Daniel dalam fakta persidangan, Sabtu (9/3/2019).

Detik-detik Penyerangan KKB pada TNI hingga Menewaskan 3 Kopassus, Kekuatan Tidak Berimbang

40 Hari Jelang Pemilu 2019 KPU Kabupaten Asahan Belum Menerima Surat Suara, Ini Reaksi Ketua KPU

Atlet Angkat Berat Sumut Mustakim Bidik Juara Satu di Porprovsu 201, Latihan 4 Jam Per Hari

Modal Rp 10 Juta Adi dan Agus Keliling Indonesia Emban Misi Mulia, Dipalak Bocah Bersenpi di Mesuji

Benny juga sempat berembuk dengan para komisioner ketika mendapatkan pertanyaan dari majelis hakim tentang penggunaan anggaran negara dalam berkampanye.

Daniel menjelaskan dalam peraturan KPU melarang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye.

Mengaku Bisa Ubah Uang Palsu Jadi Asli, Pria Ini Diciduk Polisi

Mucikari Ini Jual Remaja 14 Tahun Rp 1,5 Juta, Pelaku Jalankan Aksinya Melalui Media Sosial

Tukang Ojek Ini Hajar Istrinya hingga Tewas, Berawal dari Cekcok Biasa

"Baik Majelis, itu termasuk (melanggar peraturan kampanye)," ucapnya singkat.

Benny juga mengaku pelanggaran kampanye yang dilakukan Eliakim tidak ada membuat laporan ke KPU Siantar. Ia juga menjelaskan jika melakukan reses tidak perlu melapor ke KPU, tetapi jika dalam reses terdapat kampanye maka perlu membuat laporan.

Zinedine Zidane Masih Menganggur, Tiga Klub Berjibaku Mendapatkan Tanda Tangannya

Warga Desa Semangat Gunung Duduki Pos Retribusi Air Panas Sidebuk-debuk Tuntut Perbaikan Jalan

LIGA INGGRIS Malam Ini - Siaran Langsung Manchester City vs Watford, LIVE RCTI & Bein Sport 1

"Sesuai dengan metode kampanye yang diatur dalam PKPU, terkait reses tidak ada kewajiban memberitahukan ke KPU," katanya.

Sidang pelanggaran administrasi ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Siantar Sepriandison Saragih dan para komisioner. Sidang putusan akan berlangsung pada Senin 11 Maret 2019.

Seperti diketahui, Eliakim Simanjuntak menggelar reses di rumahnya pada Februari 2019. Eliakim membagikan uang dan kartu caleg usai reses. Anehnya, selama sidang pelanggaran administrasi Eliakim tidak pernah hadir.(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved