27 Terpidana Mati di Sumut Belum Dieksekusi, Kalapas Sebut Rentan Pelarian dan Buang Anggaran

Terdapat 27 terpidana mati yang belum dieksekusi hingga bulan Maret 2019 di wilayah hukum Kejaksaan di Sumut.

27 Terpidana Mati di Sumut Belum Dieksekusi, Kalapas Sebut Rentan Pelarian dan Buang Anggaran
Tribun Medan / Azis
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menyebutkan terdapat 27 terpidana mati yang belum dieksekusi hingga bulan Maret 2019 di wilayah hukum Kejaksaan di Sumut.

Informasi yang dihimpun Tribun, para terpidana mati ini meliputi dua jenis yaitu tindak pidana narkotika sebanyak 17 terpidana dan tindak pidana terhadap orang dan harta benda (pembunuhan) sebanyak 10 terpidana

Ketujuh belas kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Kejari Tanjungbalai, Kejari Rantauprapat, Kejari Gunungsitoli, Kejari Telukdalam dan Kejari Langkat.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengungkapkan penyebab para terpidana mati ini masih belum dieksekusi karena masih berjalannya kasus.

"Jadi ini data yang belum diekseskusi masih karena masih menunggu putusan inkracht ini yang ada di wilkum Kejati Sumut. Alasannya berbeda-beda, tapi kebanyakan ada yang mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi, PK hingga Grasi itu yang membuat belum bisa dieksekusi. Bahkan juga ada yang sudah meninggal dunia," katanya kepada Tribun, Senin (11/3/2019) di Kantor Kejati Sumut, JL. AH Nasution, Medan.

Ia membeberkan bahwa kekuatan hukum untuk bisa mengeksekusi para terpidana mati ini harus memiliki putusan dari Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.

"Kita lihat karena memang itu hak mereka untuk melakukak upaya hukum banding, kasasi, pk bahkan meminta grasi. Kita sebenarnya ingin segera mengekseskusi tapi karena memang belum turun putusan sama kita. Karena dasar kita eksusi terpidana adanya putusan dari pengadilan. Bahkan hampir semua Upaya hukumnya mereka sampai pk belum turun putusan dari Mahkamah Agung," tegas Sumanggar.

Sumanggar menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi baik dengan Mahkamah Agung, Kemenkumham dan Kepolisian yang memiliki peran untuk bisa melakukan eksekusi.

"Ya upaya kita tetap berkonsolidasi untuk segera mengekseskusi. Harus berkoordinasi pihak MA, Kemenkumham dan Kepolisian. Kalau nantinya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung pasti kita eksekusi sesuai dengan kesepakatan penegak hukum lainnya," terangnya.

Bahkan, ia menyebutkan sebagian kasus tersebut ada yang sampai belasan tahun karena masih menunggu putusan grasi dari Presiden.

Halaman
1234
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved