Dalam Keadaan Sakit, Armen Lubis Tak Kunjung Terima Surat Penghentian Kasus Mujianto

Secara resmi mereka belum menyampaikan pemberitahuan kepada klien kita. Nggak bisa kita tafsir-tafsir.

Dalam Keadaan Sakit, Armen Lubis Tak Kunjung Terima Surat Penghentian Kasus Mujianto
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Tim Kuasa Hukum Penggugat Armen Lubis, Law Office Arizal mendatangi kantor PN Medan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor perkara 161/Pdt.G/2019/PN Mdn dengan tergugat satu Kejati Sumut, tergugat dua Kejaksaan Agung RI dan Presiden RI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wacana Kejati Sumut untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap terdakwa penipuan, Mujianto tak kunjung diterima Kuasa Hukum Armen Lubis, Selasa (12/3/2019).

"Secara resmi mereka belum menyampaikan pemberitahuan kepada klien kita. Nggak bisa kita tafsir-tafsir, kita lihat dulu suratnya apa, redaksi dasar hukumnya apa," ungkap Pengacara Arizal.

Bahkan ia juga telah menginformasikan langsung kepada korban Armen Lubis yang saat ini sedang terbaring sakit juga belum menerima surat SKP2 tersebut.

"Belum (tahu) lah. Kalau tau pasti sudah dikonfirmasi. Sayapun sudah tanya juga kemarin, ada dapat surat pak? Nggak ada katanya (Armen). Awak tanyai kali pun usianya sudah uzur, sakit," ujarnya.

Bagi Arizal apabila benar Kejatisu mengeluarkan SKP2 hal itu akan terbilang aneh karena kasus yang telah dinyatakan P21 ataupun P22 seharusnya wajib dilimpahkan ke Pengadilan.

"Kenapa nggak dari awal aja mereka tolak aja berkas itu di polisi. Kan rasional, azas hukum acara itu kan jelas, peradilan cepat, murah dan biaya yang ringan. Inikan terkatung-katung, kalau sudah dilimpahkan, kan ada kepastian. Biarlah hakim yang menguji, kenapa macam dipertahankan kali macam ada disparitas," tuturnya.

Ia juga tak meyakini bahwa semua kasus yang telah P21 pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

"Apakah seluruh tersangka yang sudah P21 diajukan mereka (Kejatisu)? Kan belum tau juga kan. Nggak boleh disparitas. Tapi intinya kami belum terima, kalau sudah nanti saya konfirmasi ke klien," pungkasnya.

Arizal menambahkan apabila benar terjadi SKP2 terhadap kasus Mujianto, maka pihaknya akan menempuh langkah hukum.

"Tapi kalau itu benar terjadi, secara hukum kan korban mempunyai hak untuk menguji ke absahannya itu. Bisa saja kita melalui praperadilan dan bisa saja kita uji ke ranah PTUN. Tapipun itu nanti kita diskusikan kepada klien, karena kan kita hanya dapat memberikan aktis hukum," katanya.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved