Dalam Keadaan Sakit, Armen Lubis Tak Kunjung Terima Surat Penghentian Kasus Mujianto

Secara resmi mereka belum menyampaikan pemberitahuan kepada klien kita. Nggak bisa kita tafsir-tafsir.

Dalam Keadaan Sakit, Armen Lubis Tak Kunjung Terima Surat Penghentian Kasus Mujianto
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Tim Kuasa Hukum Penggugat Armen Lubis, Law Office Arizal mendatangi kantor PN Medan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor perkara 161/Pdt.G/2019/PN Mdn dengan tergugat satu Kejati Sumut, tergugat dua Kejaksaan Agung RI dan Presiden RI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wacana Kejati Sumut untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap terdakwa penipuan, Mujianto tak kunjung diterima Kuasa Hukum Armen Lubis, Selasa (12/3/2019).

"Secara resmi mereka belum menyampaikan pemberitahuan kepada klien kita. Nggak bisa kita tafsir-tafsir, kita lihat dulu suratnya apa, redaksi dasar hukumnya apa," ungkap Pengacara Arizal.

Bahkan ia juga telah menginformasikan langsung kepada korban Armen Lubis yang saat ini sedang terbaring sakit juga belum menerima surat SKP2 tersebut.

"Belum (tahu) lah. Kalau tau pasti sudah dikonfirmasi. Sayapun sudah tanya juga kemarin, ada dapat surat pak? Nggak ada katanya (Armen). Awak tanyai kali pun usianya sudah uzur, sakit," ujarnya.

Bagi Arizal apabila benar Kejatisu mengeluarkan SKP2 hal itu akan terbilang aneh karena kasus yang telah dinyatakan P21 ataupun P22 seharusnya wajib dilimpahkan ke Pengadilan.

"Kenapa nggak dari awal aja mereka tolak aja berkas itu di polisi. Kan rasional, azas hukum acara itu kan jelas, peradilan cepat, murah dan biaya yang ringan. Inikan terkatung-katung, kalau sudah dilimpahkan, kan ada kepastian. Biarlah hakim yang menguji, kenapa macam dipertahankan kali macam ada disparitas," tuturnya.

Ia juga tak meyakini bahwa semua kasus yang telah P21 pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

"Apakah seluruh tersangka yang sudah P21 diajukan mereka (Kejatisu)? Kan belum tau juga kan. Nggak boleh disparitas. Tapi intinya kami belum terima, kalau sudah nanti saya konfirmasi ke klien," pungkasnya.

Arizal menambahkan apabila benar terjadi SKP2 terhadap kasus Mujianto, maka pihaknya akan menempuh langkah hukum.

"Tapi kalau itu benar terjadi, secara hukum kan korban mempunyai hak untuk menguji ke absahannya itu. Bisa saja kita melalui praperadilan dan bisa saja kita uji ke ranah PTUN. Tapipun itu nanti kita diskusikan kepada klien, karena kan kita hanya dapat memberikan aktis hukum," katanya.

Terakhir ia menambahkan bahwa langkah kuasa hukum masih akan menunggu arahan dari Armen Lubis selaku korban dalam kasus ini.

"Dalam hal ini kita lihat dululah, apakah ini sekedar wacana, apakah benar. Kami saat ini fokus dulu terhadap gugatan perdata yang dilayangkan klien kami. Kalau memang itu yang terjadi, langkah-langkah hukum kan bisa kita buat. Sebagai warga negara yang baik, bermainlah kita di level hukum," tutup Arizal.

Sebelumnya, Kejati Sumut mengajukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) untuk kasus penipuan bernilai 3 miliar oleh terdakwa pengusaha Mujianto dan Rosihan Anwar.

Padahal Kasus dugaan penipuan dengan nomor STTLP/509/IV/2017 SPKT II dengan kerugian materil Rp 3 miliar sebelumnya telah rampung P21 dari Polda Sumut dan diterima Kejati Sumut pada 26 Juli 2018 dan sudah selesai (P22).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Fachruddin membeberkan perkara tersebut tidak layak masuk ke sehingga melakukan pengajuan SKP2.

"Ya itu kan ada ketentuan di kita sebelum ke pengadilan kita teliti dulu layak apa gak untuk diajukan (persidangan). Kami berpendapat belum layak. Maka kami mengajukan ke pusat untuk menunggu dari pusat persetujuan untuk di SKP2," terangnya, Rabu (6/3/2019).

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved