Tuntutan 8 Tahun Penjara Pangonal Harahap, Pengamat: Harus Ada Efek Jera Pelaku Korupsi

Bupati Nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap (49) menangis saat dituntut delapan tahun penjara dan denda

Tuntutan 8 Tahun Penjara Pangonal Harahap, Pengamat: Harus Ada Efek Jera Pelaku Korupsi
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Bupati Labuhanbatu non aktif Pangonal Harahap yang juga terdakwa kasus fee proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bupati Nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap (49) menangis saat dituntut delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/3/2019) kemarin.

Selain hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membebankan hukuman uang pengganti Rp 42,28 miliar dan 218 ribu dollar Singapura (SGD).

Dengan ketentuan jika tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa Pangonal disita dengan tambahan satu tahun penjara.

JPU KPK menilai Pangonal telah menerima hadiah berupa uang Rp 42,28 miliar dan 218 ribu dollar Singapura dari pengusaha Asiong alias Efendy Sahputra.

Pemberian uang terjadi sejak 2016 hingga 2018 dan diberikan melalui Tamrin Ritonga (DPO), Baikandi Harahap dan Abu Yazid Anshori Hasibuan.

Jaksa menjerat Pangonal dengan pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan revisi UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1). Pangonal juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun enam bulan.

Ketua Tim Kuasa Hukum Bupati Nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap, Herman Kadir menyebut tuntutan yang diberikan kepada kliennya cukup berat. Sebab, menurutnya perbuatan terdakwa bukan korupsi merugikan keuangan negara.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Nuriono,SH,MHum mengatakan memang seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi harus bisa memberikan efek jera.

"Efek jera bisa ditunjukkan dengan tingginya hukuman. Agar orang lain yang belum melakukan tidak melakukan," kata Nuriono, Selasa (12/3/2019).

Terkait dengan perasaan keadilan, sambung Nuriono memang ini belum menunjukkan perasaan keadilan masyarakat. 

Halaman
12
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved