Bawaslu Sumut Inventarisasi Permasalahan saat Pra dan Pasca Pemungutan Suara

Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, Marwan mengungkapkan pihaknya baru selesai gelar Rakernas

Bawaslu Sumut Inventarisasi Permasalahan saat Pra dan Pasca Pemungutan Suara
Ilustrasi 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara, Marwan mengungkapkan pihaknya baru selesai menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Pada kegiatan tersebut,kata Marwan pihaknya memetakan sekaligus inventarisasi mengenai permasalahan yang timbul saat pra dan pasca pemungutan serta pemungutan suara.

"Kegiatan ini diikuti oleh 33 Bawaslu Kabupaten dan Kota. Kami mengemasnya dengan diskusi antar kelompok dan membaginya dalam kelas-kelas kecil," ujarnya, Selasa (19/3/2019).

Marwan mengungkapkan pihaknya berfokus pada upaya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan saat momentum perhitungan dan pemungutan suara.

"Upaya pencegahan ini akan dilakukan agar masalah tersebut tidan terjadi. Apabila telah terjadi maka akan ditindak dan dicari solusinya," katanya.

Marwan menjelaskan Bawaslu akan mengawasi, apakah penyelenggara pemilu di tingkat terbawah yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengimplementasikan PKPU no 3 tahun 2019 secara benar,terkait perhitungan dan pemungutan suara.

"Masalah-masalah yang timbul misalnya pembagian C-6 atau undangan memilih tepat waktu atau tidak, dibagikan sesuai salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak," jelasnya.

Dikatakannya,masalah yang sering timbul saat pemungutan suara yakni kesalahan menginput angka ke dalam lembar C-1.

"Ada kesalahan dalam hal penjumlahan atau memasukkan angka-angka dari C plano ke formulir C maupun C1 dan kita harus hindari," ujarnya.

Masalah yang mungkin timbul pasca pemungutan suara, lanjut Marwan misalnya terkait pergeseran kotak suara dari TPS.

"Kita juga akan mengawasi pergeseran kotak suara mulai dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)," ujarnya.

Marwan mengatakan, kegiatan Rakernis tersebut merekomendasi seluruh unsur Bawaslu Kabupaten dan Kota menggelar pertemuan yang sama dengan Panwaslu Kecamatan agar materi yang dibahas dapat sampai ke jenjang terbawah. (gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved