Wakil Wali Kota Medan Beri Waktu Tiga Hari Pejabat Laporkan Harta Kekayaan

Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaanya masing-masing.

Wakil Wali Kota Medan Beri Waktu Tiga Hari Pejabat Laporkan Harta Kekayaan
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Muslim Harahap (Kanan) bersama Wakil Walikota Medan (Kiri) saat memimpin rapat penyusunan LHKPN di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution memberikan waktu selama tiga hari kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk melaporkan harta kekayaannya.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) itu akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.

Akhyar yang membuka kegiatan Penyusunan (LHKPN) di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019), menyesalkan hanya 80 persen dari 206 pejabat yang telah melaporkan kekayaannya ke KPK.

"Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaanya masing-masing. Saya rasa itu tidak sulit, saya sendiri sudah menyelesaikannya 15 hari. Saya minta keseluruhan pejabat di lingkungan Pemko Medan yang berjumlah 206 harus melaporkan harta kekayaannya,” tegas Wakil Wali Kota seraya menunjukkan formulir LHKPN miliknya yang telah diisi.

Akhyar melanjutkan, BKD PSDM Kota Medan sudah menyediakan waktu selama 3 hari mulai 20-22 Maret 2019 untuk melakukan pendampingan dalam mengisi LHKPN. Lantaran hal tersebut, Akhyar minta waktu yang tiga hari tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tak ada lagi pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak melaporkan harta kekayaan masing-masing.

“Melaporkan harta kekayaan itu merupakan kewajiban. Saya berharap tahun ini 100 persen pejabat di lingkungan Pemko Medan yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Jangan sampai ada lagi pejabat yang tidak melaporkannya, sebab itu akan menimbulkan tafsir liar dari KPK,” pesannya.

Sebelumnya, Kepala BKD dan PSDM Kota Medan Muslim Harahap dalam laporanya menjelaskan, seluruh pejabnat di lingkungan Pemko Medan wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Meski wajib namun masih ada juga pejabat yang belum melaporkannya.

“Tahun 2017, hanya 80% dari 206 pejabat yang wajib melaporkan mengisi LHKPN guna melaporkan harta kekayaannya. Artinya, ada 20 persen pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu tahun ini, kita harapkan sleuruh pejabat harus melaporkannya,” ungkap Muslim.

Guna memudahkan para pejabat melaporkan harta kekayaan masing-masing, Muslim pun telah menurunkan sejumlah anggotanya untuk membantu mengisi formulir LHKPN selama tiga hari. "Kita tunggu selama tiga hari ini, sehingga dalam bulan ini juga seluruh laporan harta kekayaan pejabat selesai 100 persen,” harapnya.

Pembukaan kegiatan penyusunan LHKPN ditandai dengan penyerahan LHKPN milik Wakil Wali Kota yang dilakukan langsung orang nomor dua di Pemko Medan itu kepada Kepala BKD & PSDM Kota Medan. Kegiatan pengisian LHKPN itu dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved