Rakornas Keprotokolan Tahun 2019 Akan Lahirkan Regulasi Baru, Kapuspen Kemendagri Sebutkan Hal Ini

Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Keprotokolan Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Rakornas Keprotokolan Tahun 2019 Akan Lahirkan Regulasi Baru, Kapuspen Kemendagri Sebutkan Hal Ini
DOK.PUSPEN KEMENDAGRI
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Keprotokolan Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Keprotokolan Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dalam rapat tersebut diharapkan akan melahirkan regulasi baru yang dapat menjadi pedoman teknis penyelenggaraan keprotokolan di Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo saat memberikan sambutan pada acara dimaksud.

“Setelah rapat ini selesai, kami berharap akan lahir regulasi baru berupa Permendagri yang mengatur keprotokolan Pemerintah Pusat dan Daerah”, kata Hadi.

Regulasi mengenai Keprotokolan sendiri tercantum pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Turunan regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 yang baru lahir 8 (Delapan) Tahun setelahnya.

Belum adanya regulasi teknis yang mengatur membuat Kemendagri berharap Rakornas Keprotokolan ini akan dapat menjadi solusi bagi ASN yang mengampu keprotokolan untuk dapat memiliki pedoman regulasi teknis untuk bekerja.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo
Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo (DOK.PUSPEN KEMENDAGRI)

Hadi menambahkan, Permendagri yang lahir tersebut diyakini dapat membawa angin segar sekaligus harapan baru di bidang keprotokolan.

“Semoga Permendagri yang akan dibahas terkait keprotokolan mampu menjawab kegelisahan kita semua. Angin segar dan dunia baru akan bersama kita semua dan tidak ada lagi perbedaan pakem-pakem Keprotokolan antar daerah dan Kementerian”, tutur Hadi.

Hadi menjelaskan, urusan Keprotokolan bukanlah sesuatu yang simple, namun bisa menjadi sangat rumit jika belum ada aturan yang mengatur.

“Banyak daerah yang berbeda- beda terkait pelaksanaan keprotokolan. Walaupun sudah ada Undang Undangnya, jika belum ada regulasi teknisnya akan susah diterapkan di lapangan. Maka kami berharap acara ini dapat sukses seperti yang kita harapkan”, jelas Hadi.

Halaman
12
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved