Putrinya Tak Mau Menikah Sebelum Dia Keluar Penjara, Terdakwa Koruptor Minta Hukumannya Diringankan

Ia bahkan menuturkan latar belakang partainya yang merupakan partai pemerintahan memudahkannya untuk membangun listrik di desa.

Putrinya Tak Mau Menikah Sebelum Dia Keluar Penjara, Terdakwa Koruptor Minta Hukumannya Diringankan
DANIL SIREGAR
Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap (tengah) menangis seusai menjalani persidangan, di Pengadilan Negeri, Medan, Kamis (13/12). Agenda sidang bacaan dakwaan, Pangonal ditahan KPK akibat kasus penerimaan fee proyek di lingkungan pemerintah daerah Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Tampak mata pangonal terus meneteskan air mata hingga kembali ke tempat duduk untuk memeluk istrinya.

Sementara, Ketua Tim Kuasa Hukum Pangonal, Herman Kadir menyebutkan bahwa keberatan pihaknya adalah angka ganti rugi yang harus dibayarkan yang terbilang terlalu besar

"Pertama tuntutan ganti rugi, itu kurang lebih disebutkan jaksa dalam tuntutannya Rp 42 miliar tapi faktanya cuma Rp 38 miliar. Itu sudah ada buktinya, kalau yang tambahan sampai Rp 42 miliar itu tidak ada buktinya dan sudah terbantahkan di ruang persidangan," tegasnya.

Ia juga meminta kepada majelis hakim supaya kliennya tidak dikenakan pasal 12 huruf melainkan pasal 11.

"Yang kedua, kita minta dikenakan pasal 11 bukan pasal 12a karena pasal 11 itu hampir sama dengan pasal 5 ayat 2. Jadi kalau pemberi itu pasal 5a, penerima pasal 5b nya. Begitu juga pasal 5b itu dengan pasal 11 hampir sama jadi tuntutan maksimal nya kan 5 tahun, makanya kami minta divonis 4 tahun aja. kita akui klien kita memang salah, tapi ya kami minta 4 tahun saja. Karena Asiong kan 3 tahun, kita kalau 4 tahun ya wajarlah menerima," tuturnya.

Bupati Labuhanbatu non aktif Pangonal Harahap yang juga terdakwa kasus fee proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan.
Bupati Labuhanbatu non aktif Pangonal Harahap yang juga terdakwa kasus fee proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Terakhir, Herman juga meminta tuntutan pencabutan hak untuk dipilih kliennya selama 3 tahun 6 cukup berat. "Kita juga minta janganlah sampai 3,5 tahun, kita minta 1 tahun setengah lah hak politiknya itu," pungkasnya.

Menanggapi pembelaan dari para kuasa hukum dan terdakwa, Jaksa KPK, Mayhardi Indra Putra menyebutkan tetap kekeh dengan apa yang menjadi dasar tuntutan di sidang sebelumnya.

"Kita tetap mengacu kepada UU Korupsi pasal 18 dan juga Peraturan MA no 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Bahwasanya untuk uang pengganti tidak hanya sebatas yang disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 saja. Tapi pasal-pasal lain yang diatur dalam bab 2 juga dapat dibeban kan uang pengganti," tegasnya.

"Berdasarkan fakta-fakta persidangan semua pemberian dari Asiong itu ditujukan kepada terdakwa sejumlah 42 miliar dan 218.000 Dollar Singapura," tambahnya.

Bahkan, ia juga menuturkan akan tetap menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf serta tuntutan hak untuk dipilih selama 3 tahun 6 bulan.

Halaman
1234
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved