KASN Kecam Pegawai Negeri Sipil Jangan Coba Main-main Ikut Berkampanye

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebut, bagi pegawai negeri sipil jangan coba main-main untuk mendukung atau berkampanye

KASN Kecam Pegawai Negeri Sipil Jangan Coba Main-main Ikut Berkampanye
TRIBUN MEDAN/SATIA
Asisten Komisi ASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni. 

TRIBUN MEDAN.COM - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebut, bagi pegawai negeri sipil jangan coba main-main untuk mendukung atau berkampanye secara langsung kepada pasangan calon politik.

Dikarenakan, jika ini terjadi akan ada sanksi berat yang diberlakukan kepada ASN tersebut. Asisten Komisi ASN Bidang Promosi dan Advokasi, Nurhasni mengatakan, ASN harus bersikap netral selama proses pemilihan umum ini berlangsung.

"Seorang ASN sudah jelas harus tetap tidak berpihak kemanapun, karena itu value. ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon, meskipun mereka memiliki hak pilih tetapi hanya berlaku di bilik suara saja," ucap Nurhasni, kepada Tribun Medan, melalui sambungan telepon genggam, Selasa (26/3/2019).

Dirinya menilai bahwa ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakannya kepada satu pasangan calon, baik itu Presiden dan Wakil Presiden atau legislatif.

Jika seorang ASN hendak mendukung sebaiknya itu dilakukan dibalik kotak suara, tidak menyuarakannya melalui media sosial ataupun sampai mengajak orang lain.

Seluruh ASN, baik itu TNI/ Polri juga tidak boleh berpihak kemanapun, karena sudah diatur di dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Jadi dia tetap harus netral, baik itu TNI dan polri tidak boleh berpihak, harus netral. Karena sudah diatur dalam SE Menpan RB," ujarnya.

Selain itu, kata Nurhasni, ASN tidak boleh menggunakan gesture tubuh, seperti menunjukan angka pada jari tangan satu atau dua, atau terlibat langsung dengan mengenakan atribut kampanye.

"Tidak boleh menggunakan gesture tubuh, dan atribut kampanye yang mendukung seseorang calon politik.
Kemudian ikut mendengarkan visi dan misi," ujarnya.

Seluruh waktu dari ASN itu harus dipergunakan untuk melayani publik, tidak terkecuali menyuarakan aspirasi mendukung pasangan calon politik.

Jika ini terjadi, kata dia, maka pelayanan kepada publik akan sangat terganggu, otomatis dirinya pasti memilih-milih orang tertentu untuk dilayani.

"Etika dalam waktu 24 jam ASN untuk netral, karena merupakan pelayanan publik, kalau sudah berpihak maka bagaimana jika dia melayani publik gak suka dengan ini atau itu," ujarnya.

Menurutnya, ASN tetap memiliki hak pilih, tetapi jangan disalahgunakan, secara hirarkinya pegawai negeri harus tetapi pada tupoksinya yaitu melayani publik.

"Dia harus menunjukan kepada publik dua punya hak pilih tetapi itu hanya berlaku di bilik suara saja. Karena harus melayani secara adil tanpa diskriminatif," ujarnya.

(Cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved