Breaking News:

Jelang Penutupan, 10 Anggota DPRD Medan Belum Laporkan LHKPN

Tyo Situmorang mengatakan proses pengunggahan LHKPN dilaksanakan sendiri oleh masing-masing Anggota DPRD Medan.

Penulis: Alija Magribi |
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Staf Sekwan DPRD Medan Tyo Aritonang menjelaskan aplikasi elhkp.kpk.go.id kepada wartawan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penutupan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berakhir tak kurang dari tiga hari lagi (31/3/2019).

Ternyata, masih ada 10 Anggota DPRD Medan yang belum memberikan laporan harta kekayaannya.

Sekertaris Dewan Abdul Aziz diwakili stafnya Tyo Situmorang mengatakan proses pengunggahan LHKPN dilaksanakan sendiri oleh masing-masing Anggota DPRD Medan. Pihak Sekwan hanya melakukan pemantauan saja.

"Jadi para anggota dewan ini yang meng-upload sendiri. Kita disini hanya admin yang mengawasi dan menunggu kabar saja dari pihak KPK, apakah data LHKPN Anggota DPRD sudah lengkap atau belum," katanya.

"Jadi sewaktu-waktu saya dapat SMS dari pihak KPK, jika berkas Anggota DPRD si A atau si B belum lengkap," sambungnya.

Untuk melaporkan harta kekayaannya, anggota legislatif maupun pejabat lainnya di seluruh Indonesia harus melaporkan perkembangan harta bendanya melalui aplikasi www.elhkp.kpk.go.id. "jadi para anggota DPRD ini sudah diberikan password dan username oleh KPK untuk mengisi harta kekayaannya," ujar Tyo.

Tyo sendiri mengaku belum mengetahui berapa harta kekayaan yang dilaporkan masing-masing anggota dewan. Sejauh ini, sebagai admin, dia mengaku hanya mengetahui sebatas nama-nama yang sudah melaporkan saja. "Kalau harta-hartanya kita nggak tahu. Itu privasi. Kita hanya melihat siapa yang sudah melaporkan saja," ujarnya.

Pelaporan LHKPN dijelaskan Tyo dilakukan sendiri oleh masing-masing Anggota DPRD. Untuk mekanisme pelaporannya, DPRD diberikan Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara oleh KPK beberapa bulan yang lalu. "Ini wajib baik anggota legislatif yang mencalonkan kembali maupun yang tidak mencalonkan kembali," katanya.

Kepada anggota DPRD Medan yang belum melaporkan LHKPN, KPK disebutkan Tyo akan menutup aplikasi www.elhkpn.kpk.go.id setelah tanggal 31 Maret 2019. "Saya gak tahu sanksi apa yang diberikan KPK. Itu ranah mereka ya," ujarnya.

Dalam wawancara kepada Tribun Medan, Kamis (28/3/2019) ini, Tyo mengatakan sudah 40 Anggota DPRD Medan yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Adapun rinciannya, 36 Anggota DPRD Medan sudah tuntas, 4 sedang diupload dan 10 orang lainnya sedang dimintai melaporkan. "Untuk yang lain ini, bakal kita hubungi terus. Kalau belum paham bisa kita bantu" katanya

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved