Breaking News:

Pemkab Dapat Kabar Baik soal Keluhan Warga Sekitar Bendungan Lau Simeme

Binsar Sitanggang menyebut Pemkab sangat bersyukur karena Deliserdang pada tahun 2019 masuk dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Penulis: Indra Gunawan |
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Warga yang tinggal di sekitaran proyek Bendungan Lau Simeme ketika melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Deliserdang, tahun lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Upaya Pemkab Deliserdang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitaran proyek bendungan Lau Simeme Kecamatan Biru-Biru atas tanahnya mempunyai perkembangan positif.

Pemkab Deliserdang menyebut warga yang tinggal di Desa Mardinding Julu, Desa Penen, Desa Sarilaba Jahe, Desa Rumah Gerat dan Desa Kuala Dekah berpeluang untuk lahannya di ganti rugi.

Ini tentunya menjawab sedikit kegelisahan dan keresahan warga lantaran sebelumnya lahan yang mereka punya ternyata dinilai oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan hutan produksi.

Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Deliserdang, Binsar Sitanggang menyebut Pemkab sangat bersyukur karena Deliserdang pada tahun 2019 masuk dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan informasi yang didapatkannya sebenarnya program TORA ini sudah tercacat untuk Kabupaten Asahan namun karena ada pertimbangan lain dipindahkan untuk Deliserdang. Disebutnya kalau kabar itu Pemkab dapatkan langsung dari Pemerintah Provinsi pada pekan lalu.

"Program TORA ini salah satu cara untuk membuat kawasan hutan menjadi tidak hutan. Artinya masyarakat dekat bendungan Lau Simeme itu ya punya harapan lah agar bisa lahannya dibayarkan. Dinas Kehutanan Provinsi yang bilang sama kita sebenarnya untuk tahun 2019 TORA di Kabupaten Asahan tapi karena ada bendungan Lau Simeme ini jadi dipindahkan ke Deliserdang programnya," ujar Binsar Sitanggang Kamis, (28/3).

Binsar menyebut kabar ini merupakan kabar baik dan positif karena selama ini upaya Pemkab sudah sangat maksimal. Berulang kali Pemkab menyurati dan Mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memperjuangkan hak masyarakat. Meski prosesnya diakui masih panjang namun ia menyebut Pemkab sudah mau memulai proses agar apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terkabul nantinya.

"Kita juga nanti kirimkan data-data sama Dinas Kehutanan Provinsi karena dipinta juga. Data dari desa baru ke Camat dan Provinsi. Sekarang ini kuncinya Menko perekonomian karena di tingkat nasional Ketua tim inventarisasi dia. Ya kalau misalnya nanti sudah bukan kawasan hutan lagi ya berarti bisalah terbit sertifikat nah ini urusan BPN lah. Kalau sudah seperti itu bisa dibayarkan karena sudah ada payung hukum," kata Binsar.

Karena merasa senasib, warga dari 5 desa yang tinggal di kawasan Obyek Bendungan Lau Simeme kini telah membentuk persatuan yang mereka beri nama Persatuan Arih Ersada. Ketua Persatuan Arih Ersada, Sembol Ginting sebelumnya mengungkapkan bahwa lahan yang mereka tempati sudah turun temurun dikuasai oleh 7 turunan. Mengetahui bahwa lahan dan rumah yang mereka punya ditetapkan dan berstatus kawasan hutan produksi disebut sangat menyayat hati mereka. Dirinya pun berharap agar Pemerintah dapat merenungkan apa yang mereka alami.

"Sekarang gini saya mau bilang ini sebenarnya kampung yang dihutankan atau hutan yang dikampungkan. Kami tetap pada argumen kami sebelumnya (lahan masyarakat). Sudah 7 keturunan kami tinggal di situ, jadi sulit kami terima apa-apa yang diucapkan (disebut hutan produksi). Kami harap itu tidak jadi hutan. Tolong direnungkan agar kami bisa diperlakukan lebih manusiawi lagi. Hati kami itu tersayat sekarang ini," ucap Sembol yang kini sudah berusia 74 tahun.

(dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved