Bayar Biaya Penghapusbukuan Lahan Eks HGU PTPN II, BPN Sumut Berikan Waktu Empat Bulan

Ada tenggat empat bulan yang diberikan bagi warga yang ingin menguasai lahan bekas PTPN II.

Bayar Biaya Penghapusbukuan Lahan Eks HGU PTPN II, BPN Sumut Berikan Waktu Empat Bulan
TRIBUN MEDAN/AZIS HUSEIN HASIBUAN
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil dan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono Menteri Sofyan Djalil (kemeja batik) saat mengizinkan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono menjelaskan proses penyelesaian tanah di Medan, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara mengingatkan warga yang lahannya masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektare, agar segera menunaikan kewajibannya membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP).

Ada tenggat empat bulan yang diberikan bagi warga yang ingin menguasai lahan bekas PTPN II.

Jika sudah dilakukan, maka KJJP akan mengirimkan surat kepada warga berupa pemberitahuan biaya wajib dibayarkan untuk penghapusbukuan.

“Kalau sejak Mei sampai Agustus nanti ternyata warga bersangkutan tidak juga membayarkan besaran biaya seperti yang disampaikan KJPP tersebut, maka itu sama artinya proses penghapusbukuan aset PTPN II tersebut dibatalkan. Sehingga, status tanahnya akan kembali seperti sebelumnya, yakni tanpa status sama nasibnya dengan aset eks HGU yang 3.300 hektare yang belum diproses,” kata Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Kamis (4/4/2019).

Tenggat waktu yang diberikan, lanjut Bambang, sudah menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN dalam proses penghapusbukan ini. Maka dari itu, sebaiknya warga memanfaatkannya dan proses penghapusbukuan ini sama sekali tidak gratis.

Ditargetkan pada akhir April ini proses peghitungannya akan tuntas, sehingga pada Mei sudah dapat diketahui berapa biaya yang harus dibayarkan.

“Kalau sudah diketahui berapa biayanya, maka PTPN II tinggal menyurati warga yang masuk daftar nominatif yang telah mendapat izin dari Komisaris PTPN II selaku pemegang saham yaitu Menteri BUMN. Dalam rangka penghapusbukuan diwajibkan untuk membayar setiap bidang tanah yang besarnya sesuai dengan jumlah yang telah dinilai dan ditetapkan oleh KJPP,” ucapnya.

Kakanwil BPN juga mengingatkan kepada warga bahwa penyerahan aset dan pensertifikatannya itu hanya kepada yang masuk daftar nominatif yang telah dikeluarkan Tim B-Plus sebelumnya.

“Jadi tim tidak akan mencampuri kalau ternyata telah terjadi pemindahan hak atas tanah dimaksud. Sedangkan, untuk luas lahan 3.300 hektare sedang disusun dan diinventarisasi sesuai kebijakan yang diberikan Gubernur Sumatera Utara,” ucapnya.

Adapun lahan eks HGU seluas 2.216 hektare yang sudah ditetapkan daftar nominatifnya sebagian besar berada di Deliserdang dan sisanya di Langkat serta Binjai.

Halaman
12
Penulis: Azis Husein Hasibuan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved