Kepatuhan LHKPN Pemko Medan Belum 100 Persen, Di Bawah 8 Pemda di Sumut

KPK mencatat ada 242 Pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tuntas menyetorkan LHKPN dalam waktu yang ditentukan.

Kepatuhan LHKPN Pemko Medan Belum 100 Persen, Di Bawah 8 Pemda di Sumut
TRIBUN MEDAN/HO
Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi MH ketika membuka kegiatan Penyusunan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah menutup batas waktu pelaporan LHKPN pada 31 Maret 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasi tingkat kepatuhan penyelenggara negara baik lembaga eksekutif, Legislatif maupun Badan Usaha Milik Negara.

Dari data yang dirilis Senin (8/4/2019) sekira Pukul 12.00 WIB tadi, KPK mencatat masih adanya ketidakpatuhan melaporkan perkembangan harta kekayaannya sepanjang tahun 2018.

Kepatuhan pelaporan LHKPN Pejabat di Pemerintah Kota Medan berada pada persentase 97,19 persen.

KPK mencatat ada 242 Pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tuntas menyetorkan LHKPN dalam waktu yang ditentukan.

Sementara, ada 7 pejabat lainnya yang tidak patuh atau diketahui belum melaporkan LHKPN.

Dari data tersebut, Pemko Medan kalah dibanding 8 Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya di Provinsi Sumatera Utara. 8 Pemda di Sumut mencapai kepatuhan tertinggi atau 100 persen.

Pemda tersebut yakni Pemko Tanjungbalai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Phakphak Barat, Pemkab Nias, Pemkab Langkat dan Pemkab Karo.

Adapun Pemda yang memiliki tingkat kepatuhan terendah adalah Pemkab Simalungun 53,53 persen, Pemkab Labuhanbatu 58,72 persen dan Pemkab Dairi 59,41 persen.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved