KPU Sumut Belum Tetapkan DPT, Ini Penjelasan Herdensi

hingga saat ini KPU Sumut belum bisa memberitahukan berapa jumlah DPT yang bisa mengikuti pencoblosan

KPU Sumut Belum Tetapkan DPT, Ini Penjelasan Herdensi
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Komisioner KPU Sumut, Herdensi Adnin. 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN- Hingga sampai dengan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kelimpungan mengimput data pemilih tetap (DPT).

Pasalnya, hingga saat ini KPU Sumut belum bisa memberitahukan berapa jumlah DPT yang bisa mengikuti pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 17 April mendatang. Komisioner KPU Sumut, Herdensi Adnin tidak bisa menjelaskan berapa jumlah DPT yang sudah terdata di Sumut.

"Belum bisa saya komentari lah untuk DPT ini," kata Herdensi Adnin kepada Tribun, saat berkunjung ke ruang kerjanya, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, Selasa (9/4/2019).

Dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail, apa kendala KPU Sumut hingga hari ini belum bisa menyampaikan berapa jumlah DPT. Dirinya beralasan bahwa DPT itu harus dikeluarkan dari pihak resmi, yaitu KPU.

"Kendala gak ada sih, kita maunya resmi dari KPU. Belum mau komentar lah saya ini," ucapnya.

Berulangkali Tribun mencoba bertanya mengenai masalah ini, Herdensi tetapi tidak bisa menjawab. Tidak dikethaui apa alasan pastinya kenapa DPT belum juga bisa diberitahukan.

Herdensi mengatakan, masih menunggu hasil rapat pleno perhitungan jumlah DPT untuk seluruh wilayah Sumut. Padahal pemilu serentak akan berlangsung beberapa lagi, hingga kini belum juga menyelesaikannya.

"Kita menunggu lah dulu ini DPT ini," ucapnya.

Hingga saat ini KPU Sumut belum bisa memastikan apakah jumlah DPT kian bertambah atau justru menurun.

Namun, kalau didasari dengan turunnya DPT itu tidak mungkin, karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan calon pemilih bisa menggunakan surat keterangan (suket) untuk dapat mencoblos.

Herdensi mengatakan, untuk mengurus surat pindah pemilih (A5) sudah dibuka pada Agustus 2018 hingga Maret 2019 lalu. Akan tetapi dalam proses tersebut ada beberapa perubahan yang diputuskan oleh MK. Pada saat awalnya, A5 bisa diurus dengan delapan item atau alasan. Akan tetapi setelah keputusan dikeluarkan oleh MK, saat ini pengurusan A5 hanya berlaku empat item, yaitu karena musibah bencana alam, sakit dan harus dirawat inap dari luar kota Medan, kemudian terhadap tahanan berasal dari luar kota, hingga bertugas pada hari pemilihan berlangsung. Akan tetapi untuk kepengurusan A5 ini juga tidak dengan membawa KTP atau suket, masyarakat harus mendapatkan surat rekomendasi dari perusahaan apabila dia bekerja keluar kota. Kemudian untuk yang sedang sakit juga, harus mendapatakan keterangan dari Rumah sakit dan seterusnya.

"17 Maret kemarin sudah ditutup pengurusan A5 bagi delapan item. Tetapi MK menyatakan untuk melindungi hak pilih dan memperpanjang pengurusan A5 dan hanya untuk empat item," ujarnya.

Pendaftaran A5 sendiri akan dibuka hingga besok 10 April pukul 16.00 WIB. Untuk mengurus A5, peserta pemilih harus mendapatakan surat rekomendasi dari instansi terkait. Misalnya sedang sakit dan harus dirawat diluar kota, itu harus mendapatakan surat rekomendasi dari Rumah Sakit (RS). Kemudian untuk yang sedang bertugas keluar kota mendadak pada hari pemilihan dilaksanakan.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved