KPU Sebut Dewan Lambat Lapor LHKPN Bakal Kena Sanksi Penundaan Pelantikan Jika Terpilih

Tidak ada sanksi yang akan dikenakan kepada para Calon Legislatif apabila lambat menyerahkan LHKPN, namun terpilih menjadi anggota DPRD.

KPU Sebut Dewan Lambat Lapor LHKPN Bakal Kena Sanksi Penundaan Pelantikan Jika Terpilih
TRIBUN MEDAN/SOFYAN AKBAR
Komisioner Divisi Advokasi dan Hukum KPU Sumut Ira Wartati (jilbab biru) pascamelapor di Polda Sumut, Minggu (3/3/2019). 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Ira Wirtati mengatakan, tidak ada sanksi yang akan dikenakan kepada para Calon Legislatif apabila lambat menyerahkan LHKPN, namun terpilih menjadi anggota DPRD. 

Menurutnya, jika belum menyerahkan LHKPN, biasanya caleg tersebut hanya mendapatkan penundaan pelantikan, tidak didasari dengan hukuman.

"Jadi begini LHKPN itu untuk fokus kota ke caleg itu, mereka wajib melaporkan, ketika mereka tidak melaporkan, maka pelantikan nanti bisa ditunda, sampai mereka menyampaikan LHKPN ini," ujar Ira, Rabu (10/4/2019).

Ia mengatakan, jika sampai dengan pelantikan dewan nanti tidak menyerahkan LHKPN, selama itu dirinya tidak bisa duduk menjadi legislatif. Akan tetapi tidak ada ambang batas waktu yang ditentukan untuk penyerahan laporan harta ini.
"Misalnya hari ini tidak dilaporkan. Sampai mereka menyerahkan LHKPN baru bisa dilantik," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara tepat waktu sebelum 31 Maret 2019. 

Namun ada juga yang belum melaporkan setelah 31 Maret 2019  Secara umum, dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen (12.880 orang), sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang.

Untuk daerah Sumatera Utara yang tersebar di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat 1.097 wajib lapor dengan tingkat kepatuhan, yaitu: 62 persen (678 orang). Terdapat 419 orang Pejabat Negara yang belum melaporkan LHKPN

Kepatuhan wilayah Sumatera Utara terdiri dari: DPRD Provinsi tergolong sangat rendah hanya 25 persen atau 26 orang. Kemudian untuk yang belum melaporkan sebanyak 77 orang.

Sedangkan di DPRD Kabupaten/Kota 66 persen, atau 652 orang sudah melaporkan. Sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 342 orang. 

Informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website KPK di alamat: https://kpk.go.id/id/pantau-lhkpn

Tetapi saat dibuka melalui situs tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara lambat menyerahkan LHKPN, berasalan karena terbentuk waktu dengan masa kampanye. 

Para dewan ini mengabaikan waktu yang sudah diberikan dari bulan Januari lalu untuk menyelesaikan laporan tersebut.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved