Seluruh Caleg Petahana DPRD Karo Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

Paling besar pelaporan ada di bulan Maret kemarin, mulai dari Februari satu orang, Maret 23 orang, dan pada bulan April ini ada tujuh orang.

Seluruh Caleg Petahana DPRD Karo Sudah Laporkan LHKPN ke KPK
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
Suasana Kantor DPRD Karo, di Jalan Veteran, Kabanjahe, Karo, Rabu (10/4/2019) sore. 

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Dari total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo yang berjumlah 35 orang, diketahui 31 di antaranya sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut keterangan dari Sekretaris DPRD Karo Petrus Ginting, yang diwakili petugas DPRD Karo bagian input LHKPN Lewi S Depari, anggota dewan yang paling banyak melakukan pelaporan pada bulan Maret kemarin.

"Paling besar pelaporan ada di bulan Maret kemarin, mulai dari Februari satu orang, Maret 23 orang, dan pada bulan April ini ada tujuh orang lagi yang melapor," ujar Lewi, di Kantor DPRD Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe, Rabu (10/4/2019) sore. 

Lewi mengaku, dari seluruh anggota dewan yang telah menyampaikan LHKPNnya, kembali menjadi peserta Pemilu 2019. Dirinya menyebutkan, seluruhnya sudah menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

"Kalau yang mencalonkan lagi memang semuanya sudah beres, tapi yang empat lagi sampai sekarang belum lapor," katanya.

Diketahui, pelaporan LHKPN sendiri mulai dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 30 Maret 2019. Dirinya menyebutkan, bagi anggota dewan yang terlambat menyampaikan LHKPN hanya diberikan sanksi moral perihal ketidakpatuhan.

"Sebenarnya imbauannya bukan dari sekretariat DPRD, namun memang ada surat edaran dari Deputi bidang pencegahan direktur PP LHKPN. Suratnya memang ditujukan kepada ketua DPRD, jadi sesuai arahan pimpinan kita hanya menyampaikan kepada para anggota dewan," ucapnya.

Sedangkan bagi anggota DPRD yang menjadi Caleg, diketahui batas penyampaian LHKPN tujuh hari setelah dinyatakan terpilih. Diketahui, bagi calon anggota legislatif yang diketahui belum juga menyampaikan LHKPN akan dikenakan sanksi berupa penundaan pelantikan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan ST, dirinya menyebutkan memang sesuai arahan dari KPU RI, setiap Caleg harus menyampaikan laporan kekayaannya.

"Bagi calon yang terpilih nanti, tapi belum menyerahkan laporan kekayaannya selambat-lambatnya tujuh hari, maka pelantikannya akan ditunda," ucapnya.

Gemar mengungkapkan, hingga saat ini memang belum ada satupun Calon Legislatif yang melaporkan bahwa dirinya sudah menyerahkan LHKPN. Dirinya menyebutkan, perihal penyerahan LHKPN memang bersifat pribadi. Terlebih, hal tersebut bukan menjadi syarat dalam pencalonan sebagian peserta Pemilu.

"Memang sampai saat ini kita belum ada menerima laporan baik dari calon maupun Partai Politik (Parpol). Karena peserta menyampaikan LHKPN kan langsung ke KPK, jadi tidak ada ke KPU," katanya.

Mantan Komisioner KPUD Karo divisi hukum itu mengungkapkan, memang tidak ada kewajiban bagi Caleg maupun Parpol untuk menyerahkan bukti pelaporan ke KPU. Namun begitu, dirinya mengatakan nantinya pihaknya akan berkoordinasi dengan Parpol untuk memastikan tidak ada kendala jika ada Calegnya yang terpilih.

"Nanti pada saat rapat dengan Parpol akan sekalian kita ingatkan perihal ini," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved