Tingkat Kepatuhan LHKPN Capai 94 Persen, Ini Respons Anggota DPRD Medan

Apa yang sulit, karena yang dilaporkan kan hanya harta faktanya saja, bukan rincian nilai-nilai dari harta tersebut.

Tingkat Kepatuhan LHKPN Capai 94 Persen, Ini Respons Anggota DPRD Medan
Tribun Medan / Nanda
Suasana pendampingan pengisian formulir LHKPN oleh KPK beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah menutup batas waktu pelaporan (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) LHKPN pada 31 Maret 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasi tingkat kepatuhan penyelenggara negara baik lembaga eksekutif, Legislatif maupun Badan Usaha Milik Negara.

Dari data yang dirilis Senin (8/4/2019) sekira Pukul 12.00 WIB kemarin, KPK mencatat masih adanya ketidakpatuhan melaporkan perkembangan harta kekayaan sepanjang tahun 2018.

Dari data yang disebutkan KPK di laman http//elhkpn.kpk.go.id, lembaga Anti rasuah tersebut menerima 47 laporan LHKPN DPRD Medan dari jumlah 50 Anggota DPRD Medan saat ini. Meski demikian tingkat kepatuhannya merupakan salahsatu yang tertinggi, dengan persentase mencapai 94,00 persen.

Dari laman tersebut, KPK mencatat ada tiga anggota legislatif tingkat II Kota Medan yang belum melaporkan LHKPN, ketiganya masing-masing berasal dari PAN (1 orang), Hanura (1 orang) dan PKS (1 orang). Dari situ juga disebutkan seluruh pimpinan DPRD Medan telah melaporkan tepat waktu.

Kendati demikian, LHKPN Anggota DPRD Medan masih kalah dibanding DPRD Pakpak Bharat, DPRD Humbang Hasundutan, DPRD Tanjungbalai, DPRD Sibolga, DPRD Gunungsitoli dan DPRD Tapanuli Selatan. Keenam lembaga legislatif tingkat II tersebut berhasil meraih tingkat kepatuhan mencapai 100 persen.

Salman Alfarisi, Anggota DPRD Medan yang juga merupakan Pengurus Wilayah DPD PKS mengaku tidak mengetahui siapa rekannya yang belum melaporkan LHKPN tersebut. "Saya sendiri merasa sudah melaporkan. Saya enggak tahu siapa dari kami (PKS) yang belum melaporkan itu. Coba ditanya sama ketua Fraksi, Pak Jumadi," ujarnya.

Menurut Salman, proses pelaporan LHKPN yang ia jalani dibantu dengan staf di DPRD. Jadi menurutnya tidak ada kesulitan bagi anggota DPRD Medan untuk melaporkan LHKPN. "Kita dibantu semua sama staf, jadi itu gak sulit. Mungkin yang belum diterima KPK itu, bukan karena gak melapor, cuman karena ada masalah teknis," katanya.

Namun ia mengaku, akan mengimbau rekan satu partai lainnya jika memang masih belum melaporkan melaporkan harta kekayaannya. "Karena memang peraturan KPK dan KPU itu ada batas waktu kan, makanya kita manfaatkan waktu tersisa itu," tukasnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mensyukuri pelaporan seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan mematuhi imbauan KPK. Menurutnya pelaporan LHKPN bukan lagi merupakan hal yang sulit.

"Apa yang sulit, karena yang dilaporkan kan hanya harta faktanya saja, bukan rincian nilai-nilai dari harta tersebut. Saya rasa gak ada yang sulit lah," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved