Nduga Papua Terkini Pasca Kontak Senjata TNI dengan KKB Papua, Pengungsi dan Persiapan Pemilu
Nduga Papua Terkini Pasca Kontak Senjata TNI dengan KKB Papua, Pengungsi dan Persiapan Pemilu
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.COM - Nduga Papua Terkini Pasca Kontak Senjata TNI dengan KKB Papua, Pengungsi dan Persiapan Pemilu
Komisi Pemilihan Umum Papua akan membangun Tempat Pemungutan Suara ( TPS) di wilayah perbatasan Nduga untuk mengakomodir para pemilih yang mengungsi pasca kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan anggota TNI di wilayah Kabupaten Nduga, Kamis (7/3/2019).
Baca: Gatot Nurmantyo Blak-blakan Ungkap Capres Haus Kekuasaan, Komentari Video, Jangan Lupa Sejarah . . .
Baca: WHATSAPP TERKINI - Cara Mudah Buka Whatsapp di Komputer dan Keluar WhatsApp Web, Simak Langkahnya
Baca: Kabar Terbaru Sule, Hubungan dengan Baby Shima (Penyanyi Malaysia), Jawaban Naomi Zaskia, Cemburu?
Aksi penembakan yang masih kerap terjadi, membuat masyarakat di 12 distrik di Kabupaten Nduga, Papua, mengungsi ke kabupaten terdekat.
Rencananya, pengungsi bisa memberikan hak suaranya di perbatasan Nduga-Jayawaijaya, Nduga-Lanny Jaya, dan Nduga-Mimika.
"Ini alternatif- alternatif yang sudah disiapkan dan sudah dikonsultasikan ke KPU RI," ujar Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay kepada Kompas.com Senin (8/04/2019).
Baca: Kisah Haru Polisi Selain Aiptu Afrizal Amri Meninggal saat Shalat Subuh di Masjid, Ulik Fakta-fakta
Baca: Seorang Polisi Meninggal Mau Tunaikan Salat Subuh, Kapolsek: Saya Iri Dengan Beliau
Theodorus mengakui, hingga saat ini KPU belum memiliki data berapa jumlah pemilih di Nduga yang ikut mengungsi.
Namun, masalah tersebut sudah ditindak lanjuti pada rapat.
"Menurut informasi yang masih rawan tetap dilaksanakan (Pemilu). Hanya kami belum dapat infonya lebih lanjut, (jumlah) pemilih yang mengungsi kami belum dapat," katanya.
Ia mengklaim bahwa komisioner KPU Papua sudah turun untuk melihat kondisi di wilayah tersebut serta memastikan jumlah pemilih yang mengungsi.
Sebagai informasi, Kabupaten Nduga merupakan salah satu dari 12 kabupaten di Papua yang diperbolehkan untuk menggunakan Sistem Noken dalam Pilpres dan Pileg 2019.
Baca juga: Ungkap Temuan di Nduga, Tim Investigasi Minta Pemerintah Evaluasi Operasi Pengejaran KKB
Aksi penembakan di Nduga pertama kali terjadi pada 2 Desember 2018. Pada saat itu 24 pekerja PT. Istaka Karya tewas.
Sejak saat itu, aksi penembakan yang menewaskan aparat keamanan beberapa kali terjadi dan masyarakat di 12 distrik mengungsi karena ketakutan.
Baca: Seorang Polisi Meninggal Mau Tunaikan Salat Subuh, Kapolsek: Saya Iri Dengan Beliau
N
Respons Pemerintah atas Ancaman KKB Boikot Pemilu
TRIBUN-MEDAN.COM - Usai insiden kontak senjata antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dengan anggota Brimob di Kabupaten Nduga, kini pimpinan KKB Egianus Kogoya kembali berulah.
Tak tanggung-tanggung, pentolan KKB Egianus Kogoya bahkan mengaku siap mengagalkan ajang pesta demokrasi yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.
KKB dibawah Egianus Kogoya bahkan telah menyiapkan pasukan untuk mengobrak-abrik ajang pemilu 2019.
Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari akun Facebook Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, TNPB.
Dalam sebuah unggahan tanggal 2 April 2019, Egianus Kogoya, menyatakan siap memboikot pemilu.
Egianus Kogoya mengaku melarang keras diselenggarakannya pemilu di kabupaten Nduga, Papua.
"Ekianus Kogeya Perintahkan 6 Bataljon Memboikot Pemilu 2019
Egianus Kogeya menyatakan dirinya bersama Pasukan terdiri dari 6 bataljon siap boikot Pemilihan umum (Pemilu) Indonesia 2019.
Brigjend. Egianus Kogeya umumkan dalam pernyataan tertulis bahwa 8 Distrik di wilayah itu warga sipil telah mengungsi total.
Baca: Terkuak Video Panas 2 Pejabat, Istri Kepala Dinas Perhubungan Bawa Bukti Selingkuh Suami ke Polisi
Baca: Fakta-Fakta Baru Mencurigakan, Akhirnya Terkuak Pembunuh Mahasiswi Undiksa Teman Dekat Korban Serli
Delapan Distrik yang ia sebutkan diantaranya: 1. Paro, 2. Mapnduma, 3. Gilpid, 4. Darakma, 5. Mam, 6. Yal, 7. Nitkuri dan 8. Yigi.
'secara otomatis kabupaten Nduga Boikot Pemilu, jika ada oknum yang memaksa pelaksanaan pemilu maka pasukan saya siap berhadapan', tulis dalam pernyataan pesan singkat, (30/3).
Pada delapan distrik tidak ada masyarakat yang menghuni, kecuali 3 Distrik di wilayah Mbua.
Baca Juga : Pamer 4 Pucuk Senjata Rampasan yang Disebut Milik TNI, Pimpinan KKB Lekagak Telenggen: Presiden Jokowi, Kami Tidak Takut
Namun dari 3 Distrik bahwa Ekianus mengaku terima laporan dari tokoh masyarakat sempat, menyatakan menolak pemilu dan ancam boikot pemilu 2019 di 3 Distrik.
Egianus Kogeya
Brigjend. Egianus Kogeya melarang keras pelaksanaan pemilu 2019 di wilayah konflik bersenjata Kabupaten Nduga Papua.
Wilayah Kabupaten Nduga yang terdiri dari 32 Distrik, Egianus telah perintahkan 6 bataljon siap memboikot pemilu apabila pihak pemerintah setempat secara paksa mengadakan pemilu di wilayah Kabupaten Nduga.
Klaim Egianus sebab wilayah Kabupaten Nduga bukan bagian dari Indonesia maka pemilu Indonesia 2019 di Kabupaten Nduga layak boikot.
Dalam pernyataan Egianus Kogeya melalui pesan singkat yang di terima TPNPBnews, menyatakan bahwa, 'sesuai keinginan masyarakat. Saya selaku pemekang kendali perang kemerdekaan Papua Barat, siap boikot pilpres 2019 sesuai intruksi Pimpinan Komando Nasional TPNPB.
Baca: Terungkap Dugaan Perselingkuhan Kadishub dengan Kadis Sosial Dibongkar Istri, Ini Kata Polisi
Baca: Demi Mempercantik Diri, Ibu Ini Tega Jual Putrinya Berusia 18 Tahun untuk Layani Pria Hidung Belang
KODAP III siap minum kopi bersama TNI POLRI di Ibu Kota Kabupaten Nduga', Tulisnya dalam pernyataan singkatnya.
Masih dalam pernyataan pesan singkat Egianus Kogeya, menyangkut kekuatan prajurit menyebutkan bahwa dirinya siapkan prajurit yang siap boikot pemilu.
'Saya sudah siapkan enam bataljon standar KODAP III Ndugama akan bergerak boikot pilpres. Kami berjuang bukan tujuan pribadi, kami berjuang penentuan nasib sendiri, jika siapa yang bawa turun pemilu di wilayah operasi kami, status apapun dia kami tembak'.
Dikutip dari pernyataan singkat melalui pesan oleh Egianus Kogeya.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua disebut tak lagi punya ideologi, murni kriminal.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua disebut tak lagi punya ideologi, murni kriminal.
Ribuan masyarakat Kabupaten Nduga telah mengungsi, ke Wamena, Timika, Lanijaya.
Pengungsian akibat konflik bersenjata TPNPB dan TNI-POLRI.
TNI POLRI masih menduduki wilayah Nduga, dengan jumlah banyak ribuan militer Indonesia.
Indonesia belum ada upaya penjelesaian konflik bersenjata sesuai keinginan TPNPB yang ditawarkan.
Sebagai bentuk penolakan tawaran TPNPB, Indonesia mengirim 600 prajurit tambahan TNI di Kabupaten Nduga.
Konflik bersenjata ini belum berakhir, sementara pesta demokrasi Indonesia di wilayah itu meski dilaksankan dengan pengawalan TNI-POLRI, namun Pimpinan Kombatan setempat telah mengeluarkan perintah, umumkan bahwa wilayah Nduga Boikot Pemilu 2019 dengan persiapan perajurit 6 bataljon di wilayah itu," tulis akun TPNPB dalam unggahannya.
Sebelumnya, dikutip dari Kompas, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tak mengganggu Pemilu 2019.
Hal itu disampaikan Wiranto usai memimpin rapat kesiapan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Wiranto saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (13/12/2018)
"Penembakan dan pemilu itu lain. Enggak ada pemilu juga penembakan ada di sana. Namanya gerombolan. Biar saja nanti diatasi aparat keamanan," ujar Wiranto.
Ia menambahkan, sejak dulu Papua merupakan daerah yang rawan sehingga selalu diberikan pengamanan khusus oleh Polri dan TNI.
Untuk pelaksanaan Pemilu 2019, Wiranto mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan pengamanan khusus mulai dari kampanye akbar hingga hari pencoblosan.
Menurut Wiranto, bersama Polri dan TNI, Kemenkopolhukam sudah sering membahas masalah keamanan Papua menjelang Pemilu 2019.
Karena itu, ia menjamin pelaksanaan Pemilu di provinsi itu akan berlangsung lancar.
"Kami sekarang betul-betul memberi perhatian khusus ke sana agar semua wilayah kita itu dapat kita jamin, pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Kembali tadi, percayakan. Kami ini kan rapat seperti ini bolak-balik, dan ini rapat yang cukup luas, dari pusat ke daerah," ujar Wiranto.
"Ini dapat diperiksa oleh seluruh pejabat, Pangdam, Kapolda, Danrem, jajaran, semua melihat instruksi, dan melaksanakan instruksi dari pusat. Karena sesungguhnya, jaminan keamanan itu ada di para pelaksana di daerah, kami merencanakan, mengawasi, evaluasi," lanjut dia.
(*)
Baca: Ledakan Dahsyat di Medan Hancurkan 4 Ruko, 6 Orang Luka dan 2 Tewas, Begini Kata Kapolrestabes Medan
Baca: Jafier dan Eren Jadi Korban Tewas, Diduga Ledakan dari Gas Tanam di Jalan Kruing Medan
Nduga Papua Terkini Pasca Kontak Senjata TNI dengan KKB Papua, Pengungsi dan Persiapan Pemilu
