Vonis Adik Ketua MPR, Bupati Lampung Selatan Pikir-pikir Dibui 12 Tahun dan Wajib Bayar Rp 66 Miliar

Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang juga adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan, divonis 12 tahun penjara.

Vonis Adik Ketua MPR, Bupati Lampung Selatan Pikir-pikir Dibui 12 Tahun dan Wajib Bayar Rp 66 Miliar
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). 

TRIBUN MEDAN.com - Persidangan Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan memasuki babak akhir. Adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu dinyatakan terbukti melakukan korupsi suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Zainudin divonis pidana penjara selama 12 tahun dan dikenakan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 66,7 miliar.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 15 tahun penjara.

Baca: Terbukti Terima Suap Dari Tamin Sukardi, Hakim Merry Purba Dituntut 9 Tahun Penjara

Baca: Anak Mantan Bupati Batubara Senyum saat Disinggung 2 Kali Terlibat Kasus Narkoba

Baca: Depresi Karena Perolehan Suara Kecil, 14 Caleg Berobat ke Padepokan Maung Bodas di Ciamis

"Menyatakan terdakwa Zainudin Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersamaan," kata Ketua Majelis Hakim, Mien Trisnawaty, membacakan putusan di PN Tipikor, Tanjungkarang, Kamis (25/4/2019).

Menurut majelis hakim, Zainudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan.

"Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Zainudin Hasan dengan penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 5 bulan," imbuh Mien.

Baca: Real Count KPU Terbaru - Pemilu2019.kpu.go.id Perolehan Suara Jokowi dan Prabowo, Unggul Sore Tadi?

Baca: FOTO-FOTO Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Gelar Pemilihan Ulang di TPS 13 dan TPS 35

Selain itu, Zainudin dikenakan pidana tambahan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 66.772.092.145.

"Paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkuatan tetap. Jika tidak membayar uang pengganti, semua barang disita untuk dilelang. Jika uang tidak mencukupi, maka diganti pidana kurungan selama satu tahun enam bulan," tegas Mien.

Baca: TRIBUNWIKI: 4 Baby Spa Terkenal di Medan, Manjakan Bayi Anda!

Baca: Tiga Penyelenggara Pemilu 2019 di Kota Binjai Masuk Rumah Sakit Dipicu Kelelahan Bekerja

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik untuk dipilih kepada Zainudin Hasan.

"Menjatuhkan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok," tandasnya

Halaman
1234
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved