Bara Hasibuan Ungkap Keinginan PAN Merapat ke Jokowi, Pengurus PAN Pro Prabowo Berang dan Melawan
Sinyal merapatnya PAN ke koalisi Jokowi yang diungkap Bara Hasibuan, membuat sejumlah tokoh PAN yang dekat dengan Prabowo Subianto
Bara Hasibuan Ungkap Keinginan PAN Merapat ke Jokowi, Pengurus PAN Pro Prabowo Berang dan Melawan
TRIBUN-MEDAN.com-Usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Zulkifli Hasan berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019)
Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku, sempat mengeluhkan durasi pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Joko Widodo.
"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.
Zulkifli mengusulkan ada revisi UU Pemilu agar proses pesta demokrasi kedepannya bisa berlangsung dalam waktu singkat. Dengan begitu, pembelahan yang terjadi di publik juga tidak berlangsung terlalu lama.
"Kita bilang pemilu ini terlalu lama, menghabiskan energi, nanti harus merubah undang-undangnya agar pemilu itu ya sebulan setengah. Masa berantem disuruh undang-undang sampai 8 bulan," kata dia.
Dalam perbincangan dengan Jokowi, Zulkifli mengaku tidak menyinggung soal rencana rekonsiliasi kedua kubu pasca pemungutan suara.
Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendukung pertemuan antara Jokowi sebagai capres petahana dengan rivalnya Prabowo Subianto.
"Bagus kalau bisa (bertemu)," ucap dia.
Baca: Kerugian Negara Indonesia akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun
Baca: Uang Rp 425 Juta Berhamburan di Jalanan, Kemacetan Parah Terjadi hingga Polisi Kewalahan
Bertemu Jokowi Demi Kepentingan Bangsa
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan, kesediaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa Zulkifli dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.
Hal ini disampaikan Bara menanggapi pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.
"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan, saya berikan apresiasi pada presiden yang bersedia untuk bertemu pak Zulhas," kata Zulkifli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membahas langkah ke depan pasca Pemilu 2019.
"Pak Zul kemarin bertemu dengan presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.
Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan. Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.
"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan, kemampuan dari semua pihak disini, bukan hanya kedua capres tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," pungkasnya.

Bara Hasibuan Diminta Dipecat
Sinyal merapatnya PAN ke koalisi Jokowi yang diungkap Bara Hasibuan, membuat sejumlah tokoh PAN yang dekat dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga berang.
Mereka pun membuat sebuah petisi untuk memecat Bara Hasibuan. Pesan ini beredar di aplikasi pesan Whatsapp.
Mereka yang meminta Bara Hasibuan dipecat dari Jabatan Wakil Ketua Umum adalaha pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) dari pusat hingga daerah.
Salah satu nama yang ada dalam petisi tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal PAN Soni Sumarsono. Soni membenarkan beredarnya petisi tersebut di internal PAN.
"Petisi ini tentu terkait sikap Saudaraku Bara Hasibuan yang berbeda dengan apa yang telah menjadi keputusan Rakernas PAN," ujar Soni ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019).
Perbedaan sikap yang dimaksud adalah arah dukungan dalam Pemilihan Presiden 2019.
Bara telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sementara, keputusan PAN adalah mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Soni mengatakan, kader yang berbeda sikap dengan partai harus mendapatkan sanksi tegas.
"Siapa pun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi sebagai capres dan cawapres 2019 maka partai harus memberikan sanksi yang tegas," ujar Soni.
"Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," tambah dia.
Hingga hari ini, tercatat 111 kader yang menuliskan namanya dalam petisi ini. Selain Soni, nama lain yang ada dalam petisi itu adalah Ketua DPP PAN Yahdil Abdi Harahap dan Euis Fatayati.
Selama ini, Bara memang kerap menunjukkan sikap berbeda dengan keputusan partainya. Ketika ada kader di daerah yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, Bara cenderung membela mereka.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Bara Hasibuan mempertanyakan kesalahannya sampai harus didesak mundur dari partai.
Menurut dia, semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk kepentingan PAN, termasuk tindakan membela kader yang punya pilihan politik berbeda.
"Saya tidak merasa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan dan saya adalah Waketum DPP, saya juga ikut mendirikan partai ini. Saya cinta pada PAN, apa yang saya lakukan demi kepentingan PAN, jadi buktikan apa salah saya dalam hal ini," ujar Bara di kompleks parlemen, Senin (7/1/2019).
Bara sebelumnya didesak mundur karena kerap berbeda sikap dengan partai.
Contohnya, Bara membela Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan Muhidin yang menyatakan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dalam kasus ini, Bara menyatakan tidak setuju jika partai asal memecat kader yang memiliki sikap berbeda. Bara menilai langkah Muhidin merupakan salah satu strategi agar PAN bisa diterima di semua daerah.
Menurut Bara, beberapa daerah merupakan basis pendukung Jokowi-Ma'ruf. Jika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, pengurus PAN di daerah harus mengikuti suara konstituen di sana.
"Yang saya lakukan dalam membela pengurus daerah yang mendukung Jokowi adalah untuk kepentingan partai agar partai dapat suara yang signifikan di pemilu. Karena Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan jadi kita tidak bisa memisahkan itu," kata dia.
Bara juga tidak merasa sikapnya ini dipermasalahkan oleh elite PAN. Sejauh ini, dia tidak ditegur dan tak pernah ada komunikasi spesifik soal hal ini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tidak pernah membahasnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minta Bara Hasibuan Dipecat, Beredar Petisi di Internal PAN"