Data DPO Disembunyikan Kejati Sumut? Pengamat Hukum Nilai Salah Besar dan Indikasi Kongkalikong

Muslim menyebutkan tidak seharusnya Kejati beralasan bahwa para DPO tersebut berganti nama atau bahkan berganti lokasi sehingga kesulitan.

Data DPO Disembunyikan Kejati Sumut? Pengamat Hukum Nilai Salah Besar dan Indikasi Kongkalikong
Tribun Medan
Terpidana kasus korupsi pembangunan kios darurat Pasar Horas Siantar, Henry Panjaitan (55), di Kantor Kejatisu, Medan, Selasa (23/4/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Minimnya tangkapan DPO yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut di tahun 2019 mendapat tanggapan dari Direktur Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan ( Pushpa) Muslim Muis.

Bagi Muslim, tiga penangkapan yang dilakukan Kejati Sumut dan jajaran berkorelasi dengan ketidakmampuan dan ketidakmauan pihak Jaksa untuk mau mengungkap para terpidana tersebut.

"Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan mereka untuk medeteksi kemana lari nya atau karena ketidakmauan, ada dua hal yang penting disini artinya kalau ada keinginan mereka gampangnya itu, makanya yang paling ketidakmauan mereka sebenarnya," terangnya kepada Tribun, Minggu (28/4/2019) di Medan.

Ia mengungkap bahwa seharusnya dengan kecanggihan yang dimiliki intelijen, kejaksaan harusnya dengan mudah bisa menemukan para terpidana tersebut.

Bahkan ia menyoroti kasus pengungkapan terhadap terpidana kasus korupsi pembangunan kios darurat pasar Horas Siantar Henry Panjaitan (55) yang ditangkap setelah DPO Selama 11 tahun pada 23 April 2019 kemarin.

"Bisa jadi, ada unsur dugaan suap katidaksengajaan mau tidak mau mereka itu bekerja sama. Apalagi mereka punya alat canggih," tuturnya.

Muslim menyebutkan tidak seharusnya Kejati beralasan bahwa para DPO tersebut berganti nama atau bahkan berganti lokasi sehingga kesulitan.

"Itukan alasan klasik itu, masa dengan alat canggih tidak dapat mendeteksi, kalau nggak pindah-pindah tempat bukan DPO namanya," jelasnya.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa seharusnya para DPO yang sudah berkekuatan hukum harusnya dipublish ke masyarakat bukan malah disembunyikan dan hanya menjadi konsumsi pihak Kejaksaan.

"DPO itukan harusnya diumumkan, jangan-jangan DPO disembunyikan Kejati sendiri ya nggak dapat-dapatlah orangnya. Yang namanya aturan DPO itu harus diumumkan ke masyarakat atau ditempel," tegasnya.

Ia malah menduga apabila Kejati menyembunyikan para DPO ini dapat terindikasi bahwa adanya permainan dengan para DPO itu sendiri.

"Nggak bisa, bararti salah informasi dia (Kejati) berarti menyesatkan itu. Harus dikeluarkan datanya itu, berarti mereka (Kejati) sengaja menyembunyikan. Keknya seperti udah miskin dia baru ketangkap," jelasnya.

Terakhir, Muslim menjelaskan bahwa dengan dikeluarkannya data para DPO masyarakat bisa membantu kinerja dari Kejaksaan itu sendiri untuk menangkap.

"Dpo kan diumumkan kalau perlu masyarakat yang menangkap jangan orang (Kejati) itu yang menangkap. Kalau sudah ditempelkan ditempat-tempat umum pasti masyarakat yang menangkap nggak perlu Kejati lagi, makanya gampang itu. Itu pr kalau nggak mampu katakan nggak mampu. DPO tidak berani ditempelkan kesalahan besar itu," tutupnya.

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved