Kasus Perjalanan Fiktif yang Diduga Melibatkan Istri Bupati Tobasa, Ini Tuntutan Dema Pospera

Para pengunjuk rasa, menutup separuh badan Jalan AH Nasution dan terus berorasi di depan Kantor Kejati Sumut.

Kasus Perjalanan Fiktif yang Diduga Melibatkan Istri Bupati Tobasa, Ini Tuntutan Dema Pospera
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Departemen Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Sumut melalukan orasi meminta pengusutan kasus perjalanan fiktif istri Bupati Tobasa Brenda Ritawati Aruan tahun 2016 di Kejati Sumut, Senin (29/4/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Departemen Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Sumut melalukan orasi meminta pengusutan kasus perjalanan fiktif istri Bupati Tobasa Brenda Ritawati Aruan tahun 2016 di Kejati Sumut, Senin (29/4/2019).

Puluhan massa tersebut tampak menggunakan toa dan spanduk yang bertuliskan "Dema Pospera Sumut mendesak Kejatisu menangkap Ketua PKK Tobasa".

Tampak para pengunjuk rasa, menutup separuh badan Jalan AH Nasution dan terus berorasi di depan Kantor Kejati Sumut. Dimana, petugas kepolisian yang berjaga-jaga, mengatur lalulintas agar tidak terjadi kemacetan.

Seperti diketahui, pada September 2017 lalu, Wakil Ketua DPRD Tobasa, Asmadi Lubis menyebutkan terdapat dugaan korupsi perjalanan dinas istri para pejabat yang tergabung dalam organisasi PKK, saat mengikuti acara teknologi tepat guna di Lombok pada akhir 2016.

Koordinator Aksi Dema Pospera, Rimhot Pasaribu menyebutkan bahwa alasan yang dibuat Kejari Tobasa dibuat-buat yang menyatakan alat bukti belum cukup.

"Yang seharusnya perjalanan mereka ke Lombok selama tiga hari, yang dilakukan di Lombok hanya sehari. Dua harinya itu jalan-jalan ke Bali. Dan ini sudah ditangani Kejari Tobasa, tapi sampai sekarang tidak terselesaikan. Karena alasan Kejari Tobasa, bahwa alat bukti tidak mencukupi," tegasnya.

Ia melanjutkan bahwa alasan Kejari Tobasa yang baru memiliki satu alat bukti yang diterima itu tidak benar, apalagi sudah jelas ada pengembalian uang sebesar Rp 30 juta.

"Inikan bisa dijadikan alat bukti kedua, supaya kasus ini segera diselesaikan. Kalau memang Ketua PKK Tobasa (Brenda Ritawati Aruan) tidak bersalah, kenapa tidak di SP3 kan saja. Atau ada indikasi kongkalikong antara Pemkab Tobasa dengan Kejari Tobasa?," katanya.

Aksi yang dilakukan masa Dema Pospera ini merupakan bentuk diketidakpercayaan terhadap Kejari Tobasa yang terlihat lambat dan tak memiliki niat menyelesaikan kasus yang menimpa istri Bupati tersebut.

"Sudah beberapa kali dilakukan aksi di Tobasa, sampai hari ini tidak ada juga keputusan dari Kejari Tobasa. Seharusnya Kejari Tobasa mengatakan, bahwasannya kasus ini tidak bisa dilanjutkan karna alat bukti tidak tercukupi. Agar jelas masyarakat Tobasa tudak di ombang-ambing oleh bola panas seperti ini," tegas Rimhot.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved