Surat Mogok Kerja Bocor ke Publik, Asosiasi Pilot dan Karyawa Garuda: Tidak Benar

TRIBUN-MEDAN.com - Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) membantah akan melakukan aksi mogok kerja.

"Sekber tidak pernah membuat surat tentang rencana aksi mogok. Surat yang telah tersebar luas di publik tersebut adalah tidak benar, bahwa rencana mogok (juga) tidak benar," demikian bunyi keterangan resmi yang dikeluarkan APG dan Sekarga yang telah ditandatangani oleh Ketua APG Bintang Hardiono dan Ketua Sekarga Ahmad Irfan, Senin (29/4/2019).

Menurut mereka, hingga saat ini, seluruh pilot, awak kabin dan karyawan Garuda Indonesia tetap melaksanakan tugas dan mendukung kinerja perusahaan secara maksimal.

"Sebelum ada pernyataan resmi dari SEKBER (APG dan Sekarga), diharapkan publik tidak mempercayai informasi yang beredar," lanjutnya.

Sebelumnya, karyawan Garuda Indonesia, termasuk pilot dan pramugari disebut berencana untuk mogok kerja karena kisruh internal pemegang saham.

Hal ini terungkap setelah surat rencana mogok kerja yang ditujukan kepada Chairal Tanjung selaku pemegang saham Garuda Indonesia bocor dan tersebar ke publik sejak Jumat (26/4/2019) malam.

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyurati maskapai Garuda Indonesia terkait kabar akan mogoknya pilot dan pramugari.

Surat rencana mogok kerja yang ditujukan kepada Chairul Tanjung selaku salah satu pemegang saham Garuda Indonesia, bocor dan tersebar ke publik sejak Jumat (26/4/2019) malam.

"Saya sudah berkomunikasi. Hari Senin (29/4/2019), saya akan kirim surat ke mereka," ucap Budi Karya seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/4/2019).

Menurut dia, pihaknya meminta para pilot dan pramugari agar menahan diri supaya tidak mengganggu operasional penerbangan.

"Saya minta mereka menahan diri, termasuk ke Serikat Pekerja Garuda," sebut Budi. 

Sebelumnya, beredar surat yang berisi rencana aksi mogok Sekitar Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Rencana itu terkait kontroversi hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perusahaan penerbangan pelat merah tersebut..

Ketua Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan mengatakan, pihaknya sudah diminta oleh Direksi dan Komisaris untuk tidak melaksanakan mogok.

"Sebab itu akan memperkeruh suasana," ujarnya kepada Kompas.com Sabtu (27/4/2019).

Ahmad menegaskan, surat tersebut dibuat agar pemegang saham segera menyelesaikan kisruh internal dengan mulai berkomunikasi secara internal, tidak gembar-gembor ke luar.

Menurut dia, hal ini sangat penting karena kisruh justru membuat saham Garuda Indonesia terpukul dan berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan maskapai pelat merah tersebut. Para karyawan juga khawatir, dampak kisruh internal Garuda Indonesia berdampak kepada kelangsungan perusahaan yang merupakan tempat karyawan bekerja.

Dihubungi terpisah, Presiden Asosiasi Pilot Garuda Bintang Hardiono menegaskan bahwa surat yang ditujukan kepada Chairul Tanjung itu bersifat internal. Ia mengatakan, substansi surat tersebut baru sebatas rencana.

Namun surat itu sudah bocor ke publik. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa maksud surat tersebut yakni meminta agar Chairul Tanjung selaku pemegang saham menyelesaikan persoalan internal. 
"Surat tersebut ditujukannya ke Bapak CT supaya diselesaikan dengan baik," kata dia.

Seperti diberikan sebelumnya, meski sudah diterima dalam RUPS, laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun lalu justru ditolak oleh dua komisarisnya yakni Chairal Tanjungdan Dony Oskaria.

Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen. Garuda disebut akan mengantongi 239 juta dollar AS dari Mahata, dengan 28 juta dollar AS di antaranya merupakan bagi hasil antara Garuda dan Sriwijaya.

Meski belum ada pembayaran yang masuk, hal itu dinilai harus tercantum dalam Laporan Keuangan Garuda Indonesia 2018.