Teken MoU Danau Prioritas, Gubernur Edy Rahmayadi: Normalkan Kembali Air Danau Toba

kualitas air Danau Toba semakin memperihatinkan dengan adanya pencemaran lingkungan.

Teken MoU Danau Prioritas, Gubernur Edy Rahmayadi: Normalkan Kembali Air Danau Toba
TRIBUN MEDAN/SATIA
Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Kadis Lingkungan Hidup Binsar Situmorang bersama Kepala Sub Direktorat Pengendalian Danau Kementerian LHK Inge Retnowati usai menandatangani Pengelolaan Danau Prioritas Nasional, yang antara lain termasuk Danau Toba, di Lantai 10 Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (2/5/2019). 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengaku akan menyelamatkan Danau Toba dari pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini.

Bentuk komitmennya ini terlihat dari penandatangan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Normalkan kembali air Danau Toba," kata Edy saat menandatangani Pengelolaan Danau Prioritas Nasional, yang antara lain termasuk Danau Toba, di Lantai 10, Kantor Gubernur, Jalan PangeranDiponegoro Medan, Kamis (2/5/2019).

Menurut Edy, kualitas air Danau Toba semakin memperihatinkan dengan adanya pencemaran lingkungan.

Namun sayangnya, Gubernur mengaku tidak bisa berbuat banyak.

"Saya lihat banyak peraturan, banyak kepentingan di sana. Namun yang menjadi persoalannya saya tidak diberi kewenangan di sana. Bukan apa-apa, kami yang tahu di sini soal Danau Toba ini," ujarnya.

Dia mengisahkan banyaknya orang Jakarta yang "ribut" jika dirinya menguatkan penindakan dalam pembersihan perairan Danau Toba. "Siapa itu bapak itu yang cincinnya besar itu, beliau pun datang jumpai saya, katanya dia punya link ke Aquafarm," katanya.

Kemudian dalam pembersihan limbah hewan berkaki empat di kawasan Danau Toba, hal yang sama, kata Gubernur, juga terjadi. "Jadi bagaimana Danau Toba mau kita pasarkan kalau jorok begitu," ungkapnya.

Tak hanya itu, Edy juga menyoroti keramba ikan yang banyak di sana. "Saya ya nggak setuju itu, tapi izinnya di pusat sana pula. Keramba bikin jorok, saya sih bisa saja dapat untung dari sana, tapi rakyat saya bagaimana, kasihan mereka, saya yang tanggung jawab me mereka," tegas gubernur.

Karenanya kepada Kepala Sub Direktorat Pengendalian Danau, Inge Retnowati, mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir pada penandatanganan MoU itu, Edy menyampaikan agar diperkuat kewenangan kepada daerah dalam hal menyelamatkan Danau Toba.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Binsar Situmorang, menyampaikan, Danau Toba adalah salah satu dari 15 danau yang pengelolaannya dilakukan secara prioritas dan terpadu oleh Pemerintah Pusat bersama Pemda.

Hal itu juga telah disepakati oleh 11 kementerian dan 15 kepala daerah pemilik danau pada 25-26 Maret 2019 di Jakarta. Danau prioritas nasional itu terintegrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis masing-masing kementerian lembaga dan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah prioritas daerah.

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Danau Kementerian LHK, Inge Retnowati, menambahkan untuk mengimplementasikan penyelamatan ekosistem danau, diperlukan pengembangan beberapa hal pokok, yaitu kelembagaan dan regulasi.

Untuk itu, kelembagaan koordinatif di pusat maupun daerah perlu segera dibentuk. Regulasi mendasar perlu segera diimplementasikan, antara lain pengelolaan kualitas air, penetapan peruntukan dan baku mutu air,
tata ruang dan zonasi baik pada sempadan maupun badan air danau,
Penetapan batas danau dan batas sempadan danau, dan konservasi tanah dan air, serta pengelolaan pada kawasan konservasi.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved