Jokowi Instruksi Menteri Serius Tuntaskan Konflik Tanah, JPKP Sumut Sambut Positif

Presiden Joko Widodo yang telah menginstuksikan kepada para menterinya agar konflik lahan di sejumlah daerah dapat segera diselesaikan

Jokowi Instruksi Menteri Serius Tuntaskan Konflik Tanah, JPKP Sumut Sambut Positif
KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado
Presiden Jokowi 

TRIBUN-MEDAN.com - Masyarakat Sumatera Utara menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo yang telah menginstuksikan kepada para menterinya agar konflik lahan di sejumlah daerah dapat segera diselesaikan.

Masyarakat berharap instruksi Presiden tersebut segera direalisasikan oleh menteri terkait mengingat konflik tanah di Sumatera Utara semakin kompleks, terutama yang menyangkut tanah eks HGU PT Perkebunan Nusantara II. 

Mengingat sudah banyak yang telah jadi korban dari sengketa lahan eks HGU PTPN II di Sumatera Utara, tak terkecuali rakyat dan beberapa pengusaha yang harus meringkuk di tahanan akibat ulah segelintir oknum yang ditengarai mempermainkan aturan hukum di negeri ini.

Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara, Trie Sitepu selaku tim pendamping masyarakat kelompok tani mengapresiasi semangat Presiden Joko Widodo yang akan fokus menyelesaikan sengketa lahan antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan pemerintah. Trie menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah Presiden tersebut.

“Kami dukung langkah Presiden untuk menyelesaikan konflik tanah, terkhusus lahan eks HGU PTPN II di Sumatera Utara. Untuk itu, kami siap memberikan data permasalahan sengketa lahan, khususnya sengketa antara rakyat dengan PTPN II kepada Presiden,” kata Trie Yanto Sitepu kepada wartawan di Medan, Minggu (5/5).

Trie menjelaskan sesuai UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan UUPA, tidak ada istilah Tanah Milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai oleh Negara. 

Trie menambahkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 telah jelas dan tegas mengamanatkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Trie mempertanyakan pernyataan Kakanwil BPN Sumatera Utara baru-baru ini yang menyerukan kepada warga yang lahannya masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektar agar segera menunaikan kewajibannya membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Trie menegaskan pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa tanah eks HGU PTPN II tidak gratis.

Trie juga mempertanyakan diktum ketiga dan keempat SK Kepala BPN No 42, 43, 44 Tahun 2002 serta surat keputusan Kepala BPN No.10 tahun 2004 yang menyatakan perlunya izin pelepasan aset dari Menteri BUMN, sementara status tanah milik negara.

“Ini aneh, DPW JPKP Sumut saat ini sedang melakukan investigasi dibalik keluarnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut,” kata Trie sembari menambahkan hasil investigasi akan dilaporkan kepada Presiden untuk diambil tindakan tegas.

Halaman
12
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved