Dibayangi Aksi People Power, Ini Prediksi Panglima TNI saat Rekapitulasi Pemilu dan Peringatan KSAD

Dibayangi Aksi People Power, Ini Prediksi Panglima TNI saat Rekapitulasi Pemilu dan Peringatan KSAD

TRIBUN-MEDAN.com - Aparat keamanan Polri dan TNI akan bekerja ekstra keras menghadapi pengumuman rekapitulasi Pilpres 22 Mei 2019 yang dibayangi aksi people power.

Tak hanya itu aparat juga mewaspadai serangan teroris yang diperkirakan menargetkan tempat keramaian yang terdapat banyak anggota kepolisian dan warga negara asing. 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada indikasi provokasi dan pembentukan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Hadi saat rapat kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

"Terdapat indikasi tidak menerima hasil penghitungan suara ke KPU dan provokasi serta upaya cipta opini melalui media sosial masih gencar," ujar Hadi.

Selain itu, lanjut Hadi, ada tudingan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, proses penghitungan hingga penetapan hasil pemilu. 

Hadi memprediksi, jika situasi tersebut terus berlangsung, maka akan memunculkan aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu.

"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yang sudah kami prediksi," kata dia.

Terkait hal itu, Panglima TNI menegaskan, pihaknya akan melaksanakan deteksi dini cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat setiap ada perkembangan situasi.

TNI bersama Polri juga melakukan patroli bersama di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah.

TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," kata Hadi.

Selanjutnya, Hadi memprediksi ada pihak-pihak yang akan menyatakan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, hal itu terlihat dari pernyataan sejumlah pihak yang menyatakan telah terjadi kecurangan pemilu, meski pihak penyelenggara pemilu menyatakan sebaliknya.

"Hal ini terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan, beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walau pun pihak penyelenggara pemilu menyatakan tidak terjadi," ujar Hadi.

Selain itu, Hadi menilai, saat ini terdapat indikasi adanya provokasi dan penciptaan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara.

Terdapat pula tuduhan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, proses penghitungan hingga penetapan hasil pemilu.

Sementara, penyebaran kabar bohong atau hoaks melalui media sosial diprediksi masih terus meningkat.

Akibatnya, menurut Hadi, situasi tersebut akan memunculkan aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu.

"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang sudah kami prediksi dan kami siagakan dengan Bapak Kapolri," kata dia.

Terkait hal itu, Hadi menegaskan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah antisipasi antara lain upaya deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat.

Hadi juga memastikan TNI akan terus melakukan patroli bersama Polri di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah, TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," kata Hadi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April merupakan definisi people power yang sebenarnya.

Hal ini dia sampaikan sebagai penutup paparannya dalam rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

"Kami mengingatkan kepada semua pihak ini pemilu yang diikuti 81 persen dari rakyat Indonesia. People power sebenarnya ya people power 17 April itu," ujar Tito.

Dari jumlah daftar pemilih tetap sebesar 197 juta, 81 persen pemilih menggunakan hak suaranya.

Kata Tito, mereka menggunakan "power" masing-masing untuk memilih kepala negara dan wakil rakyat.

Dia kemudian menyinggung adanya sejumlah pihak untuk melakukan people power pascapemilu.

Menurut dia, berapapun jumlah masyarakat yang hadir dalam aksi itu tidak akan bisa mengalahkan people power pada 17 April.

"Jadi kalau nanti ada pengumpulan massa lainnya yang jauh lebih kurang dari itu, saya kira itu mengalahkan, itu lebih kecil dari people power yang 193 juta lebih," ujar Tito.

Adapun gagasan mengenai people power sebelumnya sempat dilontarkan politisi senior Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Amien menyebut akan menggunakan kekuatan massa jika ada kecurangan pemilu.

Tito pun meminta semua masyarakat untuk menempuh cara-cara yang sesuai konstitusi. Jangan sampah upaya kritik dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

"Kita minta semua pihak untuk bersikap dewasa.

Kita menghormati proses-proses yang ada dan tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga kita harapkan kedamaian dan keamanan bisa terjamin bagi bangsa yang kita cintai," kata dia.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.

Sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa tidak ada penambahan personel pengamanan di Ibu Kota menjelang pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Jumlah kami masih sama seperti masa pengamanan kampanye, dari TNI AD itu ada 163.000 personel," ujar Andika saat memberikan keterangan pers di Kantor Mabes TNI AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

"Jadi, jumlah pasukan yang kita gelar ini belum berubah. Itu masih on sampai saat ini," lanjut dia.

Sekalipun ada sejumlah kesatuan personel yang kembali ke markasnya, Andika memastikan bahwa status mereka masih siap siaga.

Andika memastikan bahwa para personel TNI tersebut dapat diterjunkan secara cepat ke titik yang dibutuhkan apabila terjadi gangguan keamanam sebagai bantuan penebalan kekuatan dari kepolisian.

"Pasukan kita secara umum berada di regional. Karena pasukan yang memang diterjunkan di Ibu Kota memang berasal dari regional.

Tapi dengan mudah dan cepat mereka akan kembali bertugas karena status mereka belum ditarik," ujar Andika.

Saat ditanya potensi gangguan keamanan pada 22 Mei 2019 yang akan datang, Andika mengatakan, pihaknya terus memantau dinamika di lapangan.

Ia sekaligus meminta masyarakat tidak terprovokasi melakukan sesuatu yang inkonstutisional.

Andika menegaskan, aparat keamanan tidak akan main-main dalam menindak mereka yang melakukan

tindakan di luar peraturan perundangan.

"Ada konsekuensi yang kemudian di luar dugaan mereka.

Karena kami aparat keamanan tegas.

Kami serius, enggak main-main.

Yang memang tidak bisa diajak negosiasi, akan terus ada tindakan hukum yang ditujukan kepada mereka," ujar Andika.

Ancaman Teroris

Pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anteror Polri diharapkan fokus mewaspadai tempat keramaian yang terdapat banyak anggota kepolisian dan warga negara asing.

Hal itu menyusul penangkapan delapan terduga teroris yang tergabung dalam jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung.

Mereka berencana akan melakukan aksi amaliah di Jakarta saat pengumuman hasil Pemilu 2019 dan di pos polisi Jati Asih, Bekasi.

"Tempat keramaian harus jadi fokus pengamanan, selain pengamanan agenda pemilu," ujar Chaidar kepada Kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Chaidar menuturkan, Densus 88 perlu terus mewaspadai potensi sasaran lain dari para teroris yang ingin melakukan aksi amaliah.

Merujuk aksi teror yang ada di luar negeri, seperti di Sri Lanka dan Filipina, sasaran aksi teror ialah tempat keramain yang terdapat banyak anggota kepolisian dan WNA.

Selain itu, lanjutnya, kelompok JAD Lampung juga memiliki modal sumber daya manusia dan logistik yang mumpuni untuk melakukan aksi teror.

"Mereka telah melakukan pengaderan secara struktural yang melibatkan sejumlah orang di luar Lampung.

Selain itu, sejumlah simpatisan jaringan teroris tersebut juga telah mengumpulkan uang untuk merencanakan aksi teror," ungkapnya.

Seperti diketahui, Densus 88 Antiteror Polri menangkap delapan terduga teroris jaringan JAD Lampung di Bekasi, Tegal, dan Bitung (Sulawesi Utara) pada Kamis (2/5/2019), Sabtu (4/5/2019), dan Minggu (6/5/2019).

Mereka adalah RH, M, SL, AN, MC, MI, IF, dan T.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, delapan terduga teroris tersebut merupakan sebuah kelompok yang terstruktur yang dikomandoi oleh SL.

"Kelompok terduga teroris inisial SL adalah jaringan terorisme yang terstruktur, artinya mereka sangat kuat.

Mereka sudah dimonitor sejak 2014 dan disahkan oleh JAD Indonesia yang dipimpin Komandan Abdul Rahman," pungkas Dedi dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).

Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "Prediksi Panglima TNI setelah Munculnya Tuduhan Kecurangan Pemilu 2019",  "Panglima TNI: Ada Provokasi dan Cipta Opini oleh Pihak yang Tak Terima Hasil Pemilu" "Pasukan TNI AD yang Siaga Amankan Jakarta Masih Sama seperti Masa Kampanye" dan "Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Densus 88 Diminta Waspadai Tempat Ramai Anggota Polisi dan WNA"