Ini Catatan KPU Sumut Jelang Hari Kedua Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi

Perbedaan data tersebut menimbulkan multi interpretasi sehingga memunculkan tanggapan dari para saksi.

Ini Catatan KPU Sumut Jelang Hari Kedua Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Komisioner KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin di sela-sela acara Rekapitulasi Suara KPU Provinsi. Densi mengatakan pihaknya semoat menemukan ketidakcocokan data di sejumlah Kabupaten dan Kota. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisioner KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin mengatakan selama dua hari berlamgsungnya rekapitulasi suara tingkat provinsi, pihaknya sempat menemukan perbedaan data oleh peserta pemilu.

Menurut Densi, perbedaan data tersebut menimbulkan multi interpretasi sehingga memunculkan tanggapan dari para saksi.

Perbedaan tersebut, kata Densi berupa ketidakcocokan antara jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di setiap jenis pemilihan.

"Seharusnya jumlahnya sama. Misalnya, bila di DPTb pilpres ada 120 ribu suara, seharusnya pada DPTb DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Tingkat I dan II jumlahnya juga harus sama. Namun ada beberapa kabupaten dan kota jumlahnya tidak sama," ujar Densi di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara, Selasa (7/5/2019).

Sehingga menurut Densi, pihaknya meminta para pihak meminta kesesuaian data dengan menelusuri penyebab perbedaan pencatatan jumlah pemilih tersebut.

"Kita minta sinkronisasi data agar ditemukan kesalahannya di mana. Apakah karena Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) salah input data formulir atau kesalahan lain," katanya.

Densi menjelaskan, upaya pencocokan data tersebut tidak mempengaruhi suara capres-cawapres maupun peserta lainnya.

Tak hanya itu, menurut Densi pihaknya sempat menemukan sejumlah persoalan yang seharusnya diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun KPU Kabupaten dan Kota.

"Seperti pada Rekapitulasi KPU Tebingtinggi. Saat itu saksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan perbedaan C1 yang dimilikinya dengan C1 pada KPU dan saksi lain," katanya.

Permasalahan tersebut, kata Densi seharusnya diselesaikan di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten dan Kota.

Halaman
12
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved