WIRANTO Segera Bentuk Tim Hukum Nasional, Satu di Antaranya Menyasar Ajakan People Power

WIRANTO Segera Bentuk Tim Hukum Nasional, Satu di Antaranya Menyasar Ajakan People Power

WIRANTO Segera Bentuk Tim Hukum Nasional, Satu di Antaranya Menyasar Ajakan People Power
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri tentang Pengamanan Pemilu pasca Pencoblosan di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019). (WIRANTO Segera Bentuk Tim Hukum Nasional, Satu di Antaranya Menyasar Ajakan People Power) 

WIRANTO Segera Bentuk Tim Hukum Nasional, Satu di Antaranya Menyasar Ajakan People Power

"Hasil rapat adalah salah satunya kita akan membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siappun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukumm" ujar Wiranto di hadapan media.

 TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, memberikan tanggapan mengenai ajakan people power oleh Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Wiranto mengutarakan hal tersebut saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senin (6/5/2019), Wiranto menuturkan akan membentuk tim hukum nasional.

"Hasil rapat adalah salah satunya kita akan membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siappun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukumm" ujar Wiranto di hadapan media.

 

"Dan tim ini lengkap, dari para pakar hukum tata negara, para profesor doktor berbagai universitas juga saya undang."

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri tentang Pengamanan Pemilu pasca Pencoblosan di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri tentang Pengamanan Pemilu pasca Pencoblosan di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Ia mengatakan telah mengajak bicara para anggota rapat dan memikirkan hal yang sama.

"Sudah saya ajak bicara, dan sama dengan apa yang kita fikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan."

Menurutnya hal itu dapat menjadi upaya cacian kepada presiden yang masih menjabat.

"Rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian kepada presiden yang masih sah, sampai nanati bulan Oktober tahun ini yang masih masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, sudah ada sanksinya," ungkap Amien Rais.

Halaman
12
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved