PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo,Hakim Cabut Hak Politik 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut

PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo, 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut Dicabut Hak Politiknya

PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo,Hakim Cabut Hak Politik 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo,Hakim Cabut Hak Politik 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut 

TRIBUN-MEDAN.COM - PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo,Hakim Cabut Hak Politik 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut.

//

Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum 7 terdakwa anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Baca: Adian Napitupulu Ribut Dengan Dokter Ani Hasibuan, Persoalkan Beban Kerja Penyebab Kematian KPPS

Baca: THR 2019 - Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2019 PNS-TNI-POLRI, BKN Ungkap Kepastian Pencairan

Ketujuh terdakwa terbukti menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo,Hakim Cabut Hak Politik 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut
PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo,Hakim Cabut Hak Politik 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut (TRIBUN MEDAN/dok)

Ketujuh orang itu adalah, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, Tahan Manahan Panggabean, Tunggul Siagian, Fahru Rozi dan Taufan Agung Ginting.  

"Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik," ujar ketua majelis hakim Hastopo saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Pencabutan hak politik berlaku selama 3 tahun setelah masing-masing terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Hakim mempertimbangkan para terdakwa yang menciderai amanat sebagai wakil rakyat dengan menerima suap.

"Mengenai pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, majelis sependapat dengan jaksa dan relevan untuk dipertimbangkan dalam amar putusan," ujar anggota majelis hakim.

Menurut hakim Pasiruddin menerima Rp 127,5 juta, Elezaro menerima Rp 415 juta. Kemudian, Tahan menerima Rp 835 juta dan Tunggul menerima sebesar Rp 477,5 juta.

Baca: Andre Taulany Tidak Tampak dalam Ini Sahur NET TV selepas Lawakannya yang Dinilai Tak Patut

Sementara, Fahru Rozi sejumlah Rp 347,5 juta dan terdakwa Taufan Agung Ginting sejumlah Rp 392,5 juta. Keenam orang tersebut divonis 4 tahun penjara.

Kemudian, Musdalifah terbukti menerima uang Rp 427,5 juta. Musdalifah divonis 6 tahun penjara.

Menurut hakim, uang tersebut diduga diberikan agar mereka memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Baca: Kapolri Tito Karnavian Lontar Statemen Menohok soal People Power - Makar Ada Ancaman Pidananya

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Suap juga diberikan agar mereka menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014 dan menolak menggunakan hak interpelasi pada 2015.

Baca: ROMAHURMUZIY TERBARU - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Penuhi Panggilan KPK terkait Kasus Suap

Baca: Sehari Tagar #PecatBudiKarya Populer di Twitter, Menhub Pastikan Turunkan Tarif Batas Atas Pesawat

PERKARA SUAP Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo, 7 Terdakwa Anggota DPRD Sumut Dicabut Hak Politiknya

Tautan asal kompas

Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved