Usai Bukit Soeharto, Kini Gunung Mas Jadi Calon Ibu Kota Baru, Ini Pilihan Favorit Jokowi

Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas

Usai Bukit Soeharto, Kini Gunung Mas Jadi Calon Ibu Kota Baru, Ini Pilihan Favorit Jokowi
Tribun Medan/Fatah Baginda Gorby
Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat Sibolga saat meresmikan pengembangan Pelabuhan Sibolga, Minggu (17/3/2019). Dalam kesempatan itu Jokowi memaparkan kemajuan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

TRIBUN-MEDAN.com - Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota Negara yang baru.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), paling siap untuk dijadikan Ibu Kota baru jika dilihat dari sisi keluasan wilayah.

“Mau minta 300.000 hektar siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Gunung Mas, Rabu (8/5/2019).

Namun, soal kelayakan, Jokowi menjelaskan, saat ini masih dalam kalkulasi, kajian, dan dalam hitung-hitungan karena banyaknya aspek pertimbangan. 

“Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan."

"Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya,” ujar Presiden.

Jokowi mengatakan, terdapat kelebihan dan kekurangan dari lokasi di Bukit Soeharto, Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan di Kabupaten Gunung Mas itu yang saat ini menjadi kandidat lokasi Ibu Kota baru.

Salah satu minusnya di Balikpapan, Jokowi setuju ketika dikatakan airnya asin dan di sana juga masih banjir.

Sementara di Kalimantan Tengah, Jokowi mengatakan, saat Presiden pertama RI Soekarno memilihnya, pasti memiliki sejumlah alasan khusus.

“Enggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved