Hapus Buku Lahan Eks HGU Setor Biaya Wajib ke Negara, Kelompok Tani: Kami Tak Setuju

Pakar hukum USU mengkritik kebijakan Kanwil BPN Sumut mewajibkan warga untuk membayar lahan eks HGU PTPN 2 yang telah hapus buku.

Hapus Buku Lahan Eks HGU Setor Biaya Wajib ke Negara, Kelompok Tani: Kami Tak Setuju
TRIBUN MEDAN / AZIS HUSEIN HASIBUAN
Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono saat memberikan penjelasan kendala pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Selasa (30/10/2018). 

Ka.Lab Fakultas Hukum USU, Edi menilai kebijakan Kanwil BPN Sumut yang mewajibkan warga untuk membayar lahan eks HGU PTPN 2 yang telah hapusbuku merupakan tindakan pungli. 

Ini perlu ditelusuri KPK karena sarat dengan aroma korupsii.

/////

TRIBUN-MEDAN.com - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara mengingatkan warga yang lahannya masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN 2 seluas 2.216 hektare, agar segera menunaikan kewajibannya membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 

BPN memberi tenggat waktu empat bulan sejak Mei hingga Agustus bagi warga yang ingin menguasai lahan bekas PTPN 2 untuk membayar ke KJPP.

Jika sudah dilakukan, maka KJPP akan mengirimkan surat kepada warga berupa pemberitahuan biaya wajib dibayarkan untuk penghapusbukuan.

“Kalau sejak Mei sampai Agustus nanti ternyata warga bersangkutan tidak juga membayarkan besaran biaya seperti yang disampaikan KJPP tersebut, maka itu sama artinya proses penghapusbukuan aset PTPN II tersebut dibatalkan,” kata Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Kamis (4/4/2019). 

Sehingga, status tanahnya akan kembali seperti sebelumnya yakni tanpa status sama nasibnya dengan aset eks HGU yang 3.300 hektare yang belum diproses.

Pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara mengkritik kebijakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara yang mewajibkan warga untuk membayar lahan eks HGU PTPN 2 yang telah hapus buku.

Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Edi Yunara menyatakan secara hukum administrasi negara dan hukum perusahaan lahan eks HGU yang telah di hapus buku-kan secara hukum bukan lagi sebagai aset negara dan tidak ada kewajiban hukum bagi pemegang hak yang baru untuk membayar sejumlah uang. 

Halaman
123
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved