PEOPLE POWER Eggi dan Kivlan, setelah Jumatan Deklarasi Prabowo Menang, 8.942 Aparat Siaga!

PEOPLE POWER Eggi dan Kivlan, setelah Jumatan Deklarasi Prabowo Menang, 8.942 Aparat Siaga! 

TRIBUN-MEDAN.com - Massa Eggi Sudjana dan Kivlan Zen yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, pihaknya menerjunkan 8.942 personel gabungan untuk mengamankan aksi ini.

Mereka akan dibagi untuk mengamankan dua titik, yakni KPU dan Bawaslu.

"Prinsipnya kami hari ini menyiapkan pasukan pengamanan di wilayah KPU dan Bawaslu.

Memang ada beberapa aksi unjuk rasa kan, harus ada STTP atau surat pemberitahuan ada di Polda Metro Jaya.

Nah salah satunya di wilayah Bawaslu dan KPU kita mempersiapkan personel itu," ucap Harry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/5/2019).

Selain itu, polisi juga turut mengawasi Masjid Istiqlal yang menjadi titik kumpul massa Gerak. 

"Ya semua ada titik pengamanan di kita semua pokoknya yang masuk wilayah kita, kami siap amankan.

Kalau Istiqlal kan bercampur antara massa dan masyarakat shalat jadi pengamanan rutin yang untuk pengamanan shalat Jumat," kata dia.

Sebelumnya, Eggi Sudjana menyebut massa Gerak akan kembali melakukan aksi pada Jumat (10/5/2019).

Massa tersebut akan kembali berkumpul di Istiqlal lalu akan menggelar aksi di kantor KPU dan Bawaslu.

Aksi pada besok hari akan digelar dengan beberapa agenda, termasuk mendeklarasikan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Menurut agenda yang saya tahu akan mendeklarasikan kemenangan Prabowo-Sandi lalu mempersoalkan kecurangan yang ada," ucap Eggi di depan Bawaslu, Kamis (9/5/2019).

Demo tersebut akan digelar setelah shalat Jumat atau sekitar pukul 13.00 WIB.

Ia pun mengatakan izin untuk berdemo telah diserahkan ke Polda Metro Jaya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Bawaslu DKI, Jakarta Pusat hingga pukul 13.15, arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin mengarah Monumen Nasional (Monas) terpantau ramai lancar.

Massa yang diperkirakan bakal melakukan aksi unjuk rasa terpantau mengumpul di Sarinah.(KOMPAS.com/Vitorio Mantalean)

Massa aksi yang menggunakan pakaian putih terlihat sudah berkumpul di depan Sarinah, seberang gedung Bawaslu.

Kawat berduri terlihat sudah memagari Bawaslu DKI untuk mengantisipasi massa merangsek ke dalam gedung.

Antisipasi aksi massa yang dimotori Eggi Sudjana dan Kivlan Zen pada Jumat (10/5/2019) siang, gedung Bawaslu telah dipagari kawat berduri. (KOMPAS.com/Vitorio Mantalean)

Sejumlah aparat gabungan terlihat bersiaga di sekitar gedung Bawaslu.

Beberapa polisi terpantau berjaga di luar maupun dalam gedung Bawaslu, sedangkan sejumlah personel TNI-AD tampak berkeliling-keliling.

Informasi teranyar polisi belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang digelar Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) di Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Bawaslu, Jumat (10/5/2019).

"Di intel belum diterima pemberitahuannya, yang ada pemberitahuan dari kelompok lain," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, sejumlah massa Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) yang diinisiasi oleh Kivlan Zen dan Eggi Sudjana mulai berkumpul di depan pintu gerbang masjid, tepatnya di seberang Gereja Katedral Jakarta.

Pantauan Kompas.com di lokasi pada Jumat (10/5/2019) sebagian besar massa mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan peci dan maupun topi warna senada.

Peserta aksi mengibarkan bendera dan membawa spanduk.

Beberapa petugas kepolisian pun sudah bersiaga di sekitar lokasi tersebut.

Massa GERAK Eggi Sudjana dan Kivlan Zen berjalan menuju Bawaslu RI, Jumat (10/5/2019)(KOMPAS.com/Ryana Aryadita)

Seusai berkumpul, massa langsung berjalan kaki menuju Bawaslu di Jalan MH. Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun rute yang akan dilalui massa adalah Istiqlal-Gambir-Monas -Balaikota-Patung Kuda-Thamrin- Bawaslu.

Mereka sempat berkumpul di Sarinah yang terletak di seberang gedung Bawaslu sebelum kemudian bergerak bersamaan ke depan Gedung Bawaslu.

Pantauan Kompas.com, hanya tersisa satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan.

Kepadatan lalu lintas mengular hingga Bundaran HI. Sejumlah personel kepolisian tampak membentuk barikade di balik kawat berduri.

Beberapa personel lainnya sibuk mengarahkan arus lalu lintas yang padat merayap karena membeludaknya jumlah massa.

Dalam aksinya, massa mengibarkan bendera merah putih dan membawa beberapa spanduk maupun pamflet berisi aspirasi mereka, seperti "KPU jangan curang", dan "Bawaslu jangan impoten".

Massa aksi mulai memenuhi jalan depan Bawaslu pada Jumat (10/5/2019) siang.(KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN)

Berulang kali massa teriak takbir sembari mengacungkan salam dua jari.

Mereka juga beberapa kali menyanyikan yel-yel yang meminta agar kepolisian tidak ikut dalam "kompetisi" serta mengayomi massa aksi.

VIDEO ANAK SD TURUNKAN FOTO PRESIDEN JOKOWI

Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menerima sekitar lima video berisi doktrinasi menyesatkan kepada anak-anak sekolah yang menyebutkan Prabowo Subianto sebagai presiden.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Irfan Pulungan, mengatakan, bahkan, ada satu video yang memperlihatkan seorang anak berseragam sekolah menurunkan foto Presiden Joko Widodo diiringi lagu Indonesia Raya.

Menurut TKN, kumpulan video tersebut merupakan bukti nyata provokasi dan doktrin politik yang sesat.

TKN telah melaporkan permasalahan ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Persoalan seperti ini harus dihentikan dan ditindaklanjuti. Jokowi masih Presiden yang sah berdasarkan konstitusi.

Anak-anak belum memahami politik. Jangan menyesatkan mereka," tegas Irfan Pulungan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5/2019), seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono, mengaku belum melihat video yang dipermasalahkan TKN.

Pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk menilai sendiri permasalahan tersebut.

"Video apa? Ya itu urusannya TKN. Biarkan saja. Saya belum pernah dengar. Yang seperti itu kan masyarakat bisa menilai juga, mana yang lucu-lucuan mana yang real gitu," katanya ketika dikonfirmasi Kompas.com.

PERMADI DILAPORKAN UJARAN KEBENCIAN

Politikus Partai Gerindra, Permadi dilaporkan oleh seorang pengacara, Fajri Safi'i ke Polda Metro Jaya terkait ucapannya yang menyebut membahas tentang revolusi.

Video Permadi mengucapkan hal tersebut tersebar melalui laman YouTube.

Fajri menjadikan video tersebut sebagai bukti untuk membuat laporan ke Polda Metro.

Dirinya menyebut polisi sudah membuat laporan sendiri dan dirinya tidak perlu membuat laporan baru tetapi akan dijadikan saksi dalam kasus itu.

"Kita nggak perlu buat laporan polisi (LP) lagi menindak lanjuti LP yang sudah ada katanya oleh tim cyber dan nanti kita akan dipanggil sebagai saksi. Setelah kita sampai sini katanya sudah ada laporan polisi nah itu LP-nya LP A. Kalau LP A itu polisi yang buat laporan sendiri, temuan polisi," ujar Fajri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/5/2019) malam.

Fajri menyebut dirinya hanya berkonsultasi di SPKT Polda Metro. Laporan dirinya dijadikan satu oleh laporan polisi sendiri.

Selanjutnya, Fajri akan dipanggil sebagai saksi oleh polisi. Saat di SPKT, Fajri memberikan video berupa pernyataan-peryataan Permadi yang menyebut 'Revolusi'.

"Tadi hanya saya menunjukan beberapa video dan yang diunggah di beberapa YouTube ada dan itu tersebar di akun YouTube lain. Itu yang berpotensi menyulut kebencian orang yang membaca dan melihat video itu," ungkap Fajri.

Permadi/youtube

Fajri juga menyoroti kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Permadi dalam video itu.

Menurutnya kalimat itu menakutkan untuk masyarakat Indonesia.

"Kalimat pertama yang saya soroti (dalam video itu) bahwa kita ini, negara ini sudah dikendalikan oleh Cina. Orang berkulit putih itu yang mengendalikan bangsa ini dan akan menjajah bangsa ini," kata Fajri.

"Kemudian kalimat kedua yang sangat penting sekali, jangan tunduk kepada konstitusi Indonesia, kita harus revolusi, harus bubarkan negara ini," tambah Fahri.

Fajri mengaku akan dipanggil oleh polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus yang ia laporkan itu.

Sebelum di Gerindra, Permadi pernah menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Massa Eggi dan Kivlan Kembali Berunjuk Rasa, 8.942 Polisi Siap Menjaga" dan  di Tribunnews.com dengan judul Politikus Gerindra Permadi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena Bicara Revolusi