Jokowi Diadukan BPN Lakukan Money Politics setelah Naikkan Gaji ANS/PNS, Ini Putusan Bawaslu

"Saya menyesalkan bahwa saksi belum sempat diperiksa, belum sempat ditanya, ini sudah diputuskan," tuturnya kepada BBC News Indonesia, Senin (20/5).

Jokowi Diadukan BPN Lakukan Money Politics setelah Naikkan Gaji ANS/PNS, Ini Putusan Bawaslu
KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN
Jokowi Diadukan BPN Lakukan Money Politics setelah Naikkan Gaji ANS/PNS, Ini Putusan Bawaslu. Eggi Sudjana datang menemui massa aksi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Kamis (9/5/2019) siang. 

Jokowi Diadukan BPN Lakukan Money Politics setelah Naikkan Gaji ANS/PNS, Ini Putusan Bawaslu

TRIBUN-MEDAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak dua laporan dugaan kecurangan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diajukan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan di Jakarta, Senin (20/5), Bawaslu menyebut laporan pertama atas nama Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, terhadap pasangan calon Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, "tidak dapat diterima".

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, yang membacakan dokumen putusan, menyebut bukti laporan yang dimasukkan pelapor "hanya berupa printout berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif."

Seraya mengutip Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Ratna Dewi mengatakan bukti printout berita tidak bisa berdiri sendiri.

"Dengan hanya memasukkan bukti berupa printout berita online dalam pelanggaran admistratif pemilu yang terjadi secara terstuktur, sistematis, dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan perundang-undangan," papar Ratna Dewi.

'Money politics'
Pada pembacaan putusan pendahuluan berikutnya, atas nama Dian Islamiwati Fatwa yang juga anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Bawaslu pun menolak laporan dugaan pelanggaran kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dian menuding pasangan Jokowi-Ma'ruf melanggar Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana Paslon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jokowi, menurut Dian, melanggar pasal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no 15 tahun 2019 tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara.

Langkah itu dinilai Dian sebagai "money politics".

Halaman
1234
Editor: Tariden Turnip
Sumber: bbc
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved