DANJEN KOPASSUS MAYJEN CANTIASA ANGKAT BICARA Pascapenangkapan Eks Danjen Soenarko, Ini Seruannya

''Tidak boleh ada prajurit Kopassus yang mengeluarkan komentar, apalagi bernada provokatif dalam media sosial maupun secara lisan,” tutur Cantiasa

DANJEN KOPASSUS MAYJEN CANTIASA ANGKAT BICARA Pascapenangkapan Eks Danjen Soenarko, Ini Seruannya
Kolase Tribun Jabar (Kopassus.mil.id dan Tribunjabar/Muhammad Nandri)
DANJEN KOPASSUS MAYJEN CANTIASA ANGKAT BICARA Pascapenangkapan Eks Danjen Soenarko, Ini Seruannya. Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa 

DANJEN KOPASSUS MAYJEN CANTIASA ANGKAT BICARA Pascapenangkapan Eks Danjen Soenarko, Ini Seruannya

TRIBUN-MEDAN.COM - Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa, Selasa (21/5/2019), angkat bicara soal makin menghangatnya dinamika di tengah masyarakat karena Pemilu 2019.

Cantiasa menyerukan kepada seluruh jajaran satuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Seruan itu berkaitan dengan makin menghangatnya dinamika di tengah masyarakat karena Pemilu 2019.

Melansir kompas.id. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas di Jakarta, Selasa, Cantiasa menuturkan, selama proses Pemilu 2019 berbagai isu dan kejadian mengemuka silih berganti. Isu-isu yang muncul belakangan mulai menyeret satuan Kopassus.

Baca: PANGLIMA TNI Angkat Bicara soal Aksi 22 Mei yang Rusuh, Kapolri Pamer Senjata Sniper yang Disita

Baca: Cegah Penyebaran Hoaks, Pemerintah Batasi Share Konten Medsos, Ini Penjelasan Menteri Rudiantara

TNI melakukan latihan pengamanan di Silang Monas, Jumat (17/5/2019) melibatkan Satuan Elite Satgultor.
TNI melakukan latihan pengamanan di Silang Monas, Jumat (17/5/2019) melibatkan Satuan Elite Satgultor. (FACEBOOK/PUSPEN TNI)

Peristiwa terbaru adalah penangkapan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko oleh Mabes Polri atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi 22 Mei.

Baca: REAKSI SANDIAGA dan BPN setelah Aksi 22 Mei Rusuh yang Disebut Polisi Dilakukan Massa Bayaran

Kopassus, menurut Cantiasa, merupakan satuan yang dihormati dan dibanggakan karena standar profesionalismenya yang tinggi.

Cantiasa juga menyebut Kopassus memiliki sejarah prestasi panjang dalam menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, dia tidak ingin Kopassus kini justru dijadikan alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

”Tidak boleh ada satu pun prajurit Kopassus yang bertindak karena inisiatif pribadi, kelompok, maupun pihak-pihak lain di luar garis komandonya.

Tidak boleh ada prajurit Kopassus yang mengeluarkan komentar, apalagi bernada provokatif dalam media sosial maupun secara lisan,” tutur Cantiasa.

Agar prajurit Kopassus tak bertindak atas inisiatif pribadi, Cantiasa memerintahkan kepada setiap prajurit Kopassus untuk memegang teguh rantai komando dalam setiap ucapan, sikap, dan tindakan mereka.

Apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh prajurit Kopassus harus berdasarkan perintah tegak lurus yang disampaikan melalui garis komando.

Lebih dari itu para unsur komandan bawahan diminta selalu mengecek pelaksanaannya di satuan masing-masing.

MISTERI Pembunuhan IRT Widyawati Terkuak dari Ponsel yang Dijual Seharga Rp 750 Ribu

KPU Menantang Prabowo-Sandiaga Buktikan Tudingan Kecurangan Pilpres 2019

WIRANTO Bahas Tudingan Kecurangan Pemilu- Habib Rizieq Itu Siapa? Seenaknya Menuduh

KAPOLRI Tito Karnavian Merespons Pernyataan Ustaz Abdul Somad soal Penangkapan Tebang Pilih

Viral Aksi Para Dokter Berfoto dengan Spanduk Bertagar #SaveDokterAniHasibuan, IDI Aceh Buka Suara

TERKUAK Pelaku Pembunuhan Tari di Apartemen, Terekam CCTV hingga Chat WA Korban ke Pacar

Viral Detik-detik Pria Ngamuk lantaran Disumbang Rp 1.000, Pelaku Bernama Jafar Akhirnya Minta Maaf

Udar 5 Fakta Mutilasi Vera Oktaria - Bertetangga dengan Pelaku Mutilasi hingga Pesan Terakhir

Wakil Komandan Jenderal Kopassus Brigadir Jenderal Mohammad Hasan menambahkan, loyalitas prajurit Kopassus tegak lurus kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Prajurit Kopassus juga tetap setia menjaga nama baik korps dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Sebelumnya TNI dan Polri melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyelundupan senjata api terkait aksi unjuk rasa 22 Mei 2019, menyikapi hasil rekapitulasi KPU dalam suara Pilpres 2019.

Dua orang sudah ditahan, yakni Mayjen (Purn) S (Soenarko) dan Praka BP.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (21/5/2019),

Mayjen Sisriadi mengatakan, pada Senin (20/5/2019) malam, penyidik dari Mabes Polri dan POM TNI telah melakukan penyidikan terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku. Penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap.

Mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko, memberi keterangan kepada wartawan terkais kasus dugaan intervensi hukum yang dilakukan jenderal bintang tiga di korp Bhayangkara, Selasa (23/7/2018) di Jakarta.
Mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko, memberi keterangan kepada wartawan terkais kasus dugaan intervensi hukum yang dilakukan jenderal bintang tiga di korp Bhayangkara, Selasa (23/7/2018) di Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/IST)

Saat ini, kata Sisriadi, Mayjen (Purn) S menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur. Sedangkan Praka BP menjadi tahanan TNI di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menganjurkan, masyarakat tidak datang pada unjuk rasa di depan Kantor KPU pada 22 Mei 2019.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Menurut Moeldoko, pemerintah banyak mendapatkan informasi mengenai potensi terjadinya gangguan keamanan pada tanggal tersebut.

"Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata. Orangnya ini sedang diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Bisa saja mereka melakukan tembakan di kerumunan akhirnya seolah-olah itu ya dari aparat keamanan, TNI-Polri. Itulah yang akan menjadi trigger, awalnya situasi menjadi chaos," kata dia.

Penegakan hukum tersebut sekaligus mengonfirmasi informasi yang didapatkan intelijen negara sebelumnya mengenai potensi terjadinya kerusuhan pada 22 Mei 2019.

AKHIRNYA Terkuak Motif Suami Bunuh Istri, Diseret ke Kamar Mandi, Korban Anggota DPRD Ketapang

Oknum TNI Prada Deri Pramana Terduga Pemutilasi Vera - Tertangkap Basah tapi Kabur dari Dodiklatpur

Ani Hasibuan Sang Dokter yang Bongkar Penyebab Kematian KPPS Disangkakan 6 Pasal oleh Polisi

TERKUAK Sang Istri Dalang Pembunuhan Suami, Sewa Jasa Pembunuh Bayaran Rp 10 Juta

Jalani Hubungan Settingan dengan Vicky Prasetyo, Anggia Chan Ungkap Harus Bayar Ratusan Juta

Lelaki 23 Tahun di Blitar Sengaja Live Facebook saat Berhubungan Intim dengan Gadis 17 Tahun

DIREKTUR Charta Politika Sasar BPN Prabowo-Sandi soal Klaim Menang, Ada Data Bombastis untuk Bukti?

MUTILASI Perempuan 34 Tahun dengan Gunting, Pelaku Ngaku Tega Melakukan karena Diminta Korban

INILAH Pengakuan Terduga Perekam Video Ancam Penggal Kepala Jokowi, Tak Tahu Ucapan HS

"Keinginan awalnya begitu. Meski kalau dari analisis dari waktu ke waktu, mudah-mudahan situasi ini sudah mereda," ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak membual atas informasi itu. Bukan pula untuk menakut-nakuti atau ingin "menggembosi" pengerahan massa yang akan dilakukan pada saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019.

Justru, wajib bagi pemerintah untuk memberitahukan informasi mengenai potensi gangguan keamanan yang akan terjadi pada tanggal tersebut.

"Kami memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menilai, bisa menentukan harus bagaimana. Jadi, kalau memang menuju ke suatu area tertentu itu membahayakan, jangan datang," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Serukan Kepung KPU 22 Mei, Mantan Danjen Kopassus Soenarko Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Senin (20/5/2019).

Soenarko dilaporkan dengan sangkaan mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada aksi unjuk rasa yang rencananya digelar Rabu (22/5/2019).

"Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana serta kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli," ujar pelapor bernama Humisar Sahala di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, arahan Soenarko terekam dalam video berdurasi sekitar 2,5 menit yang beredar di media sosial.

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal (Purn) Soenarko
Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal (Purn) Soenarko (https://indonesiainside.id)

Di video tersebut, Sunarko yang mengenakan kemeja merah marun bergaris vertikal hitam tampak duduk di sebuah kursi dan berdialog dengan sejumlah orang.

"Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU, mungkin ada yang tutup Istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras," ujar Soenarko.  

Menurut Humisar, pernyataan Soenarko tersebut membuat keresahan di masyarakat. Selain itu, Sunarko juga diduga mengadu domba pemerintah dengan masyarakat.

"Sebagai purnawirawan TNI tidak sepatutnya Soenarko memberikan arahan demikian," ucapnya.

Soenarko diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 110 jo 108 KUHP dan Undang-Undang Nomod 1 Tahun 1946 Pasal 163 bis Jo 416 mengenai keamanan negara atau makar.

Laporan itu terdaftar dalam nomor polisi LP/B/0489/V/2019/Bareskrim tertanggal 20 Mei 2019.

Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com masih mencoba meminta tanggapan Soenarko atas pelaporan tersebut.

Artikel ini dikompilasi dari kompas.id berjudul: Danjen Kopassus Serukan Pasukan Jaga Persatuan

I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved