Kepala KPH Dolok Sanggul Bantah Penebangan Penyebab Banjir Bandang, Rapidin: Mereka tak Jujur

Rapidin menyerahkan kasus tersebut ke penegak hukum, dan merekomendasikan untuk ditangani secepatnya tanpa pandang bulu.

Kepala KPH Dolok Sanggul Bantah Penebangan Penyebab Banjir Bandang, Rapidin: Mereka tak Jujur
TRIBUN MEDAN/Royandi Hutasoit
Bupati Samosir Rapidin Simbolon (jaket coklat). 

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR - Kasus pembalakan hutan di Samosir hingga, Rabu (22/5/2019) masih belum menemukan titik terang.

Sanro Sihotang tim investigasi Balai Gakkum KemenLHK Sumatera Utara mengatakan, sejauh ini masih mengumpulkan data terkait kasus-kasus penggundulan hutan yang terjadi di Pebukitan Samosir.

"Selama ini kami masih mengumpulkan data-daa serta informasi guna pendalaman kasus ini," ujar Sanro.

Sanro menjelaskan, dalam mendalami kasus itu Gakkum harus mengumpulkan data dari berbagai pihak, baik KPH dan LHK. Sebelum data dan informasi terkumpul, Gakkum belum dapat menegakkan duduk perkara.

Katanya, terkait ijin dari kehutanan melalui KPH, Gakkum juga masih sedang melakukan investigasi mendalam.

"Terkait ijin dari kehutanan melalui KPH, kami juga masih mengumpul data dan informasi. Mana yang pas dan mana yang belum pas kami serahkan ke ahli. Setelah itu kita terimadari ahli maka barulah kami bisa beracara," jelasnya.

Memang, katanya terlebih dulu Gakum memang sudah melakukan investigasi ke beberapa tempat di lokasi. Beberapa waktu lalu penebangan hutan secara masif terjadi di Desa Hariara Pittu Kecamatan Harian, hingga Partukkoan Na Ginjang.

Baca: Dugaan Ilegal Logging di Samosir, Kapolda: Itu Lahan Masyarakat, Bukan Kawasan Hutan

Baca: Kadishut Sumut: Bupati Samosir Tidak Tahu Hutan yang Ditebang Berstatus APL

Baca: Penggundulan Hutan Masif di Samosir, Rapidin Simbolon: Siapa Pun Pelakunya Sikat Habis

Ditemukan juga pembukaan jalan dengan melakukan penebangan hutan serta kayu yang telah ditebang dan diduga hendak dibawa ke Sawmill di daerah Siantar.

Sebelumnya, Bupati Samosir Rapidin Simbolon yang telah terjun langsung ke lokasi penebangan Sabtu, 18 Mei 2018 lalu mengaku geram menemukan penebangan. Dikatakan Rapidin, penebangan tersebut tidak memiliki ijin yang jelas serta telah mengakibatkan bencana, seperti yang terjadi baru-baru ini.

"Saya geram melihat pengrusakan ini, dan saya menduga ini tidak mempunyai ijin lingkungan. Ini harus ditindak tegas, siapa pun pelakunya baik aparat di pemerintahan saya sikat habis",ujar Rapidin.

Halaman
123
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved