Mahfud MD: Di MK Angka 55 Persen Suara Jokowi Bisa Berbalik Jadi Kemenangan Prabowo

Persidangan MK terbuka untuk umum. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, tergantung kekuatan bukti dan saksi yang diajukan para pihak.

Mahfud MD: Di MK Angka 55 Persen Suara Jokowi Bisa Berbalik Jadi Kemenangan Prabowo
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin (15/4/2019). Dalam acara tersebut Mahfud MD mengajak para generasi millenial menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang diselenggarakan 17 April mendatang. 

"Tapi bisa juga Pak Jokowi turun 52, Pak Prabowo naik sedikit bisa juga. Tapi bisa juga (suara) Pak Jokowi itu naik. Kemungkinan itu untuk menghitung angka, itu kalau soal angka," kata Mahfud.

Baca: POLRI Membongkar Aksi 22 Mei By Design, Massa Bayaran Massa Settingan untuk Bikin Rusuh

Baca: Gara-gara Unjuk Rasa 22 Mei Berujung Rusuh, Rupiah tembus ke Rp 14.500 per dollar

Sebelumnya, Mahfud MD juga sempat berbicara soal peluang kemenangan bagi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lewat jalur MK.

Mahfud menyebutkan, jika Prabowo-Sandi dan BPN menggugat ke MK, ada kemungkinan perubahan suara.

Sebab, MK juga bisa mengubah suara yang telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya. Bahkan, ada kemungkinan pemenang lain di luar ketetapan KPU.

Baca: CEK FAKTA 2 Bus Polisi Terbakar, Polisi Ungkap Massa Bayaran dari Luar Jakarta Pemicu Kerusuhan

Baca: Simon McMenemy Pilih 25 Nama Pemain Timnas Indonesia, Ini Nama-nama Pemain

Hal ini disampaikan Mahfud karena dirinya pernah memenangkan calon kepala daerah yang sebelumnya dianggap kalah oleh penghitungan suara.

"Di MK itu bisa lho mengubah suara, saya waktu jadi ketua MK sering sekali mengubah suara anggota DPR," ujarnya.

"Kemudian kepala daerah, gubernur, bupati, itu yang kalah jadi menang, bisa suaranya berubah susunannya, ranking satu dua tiga menjadi yang nomor 3, nomor satu dan sebagainya," kata dia.

"Itu sering sekali dilakukan asal bisa membuktikan. Dan yang penting kalau di dalam hukum itu kan kebenaran materiilnya bisa ditunjukkan di persidangan. Nah, oleh sebab itu yang kita harapkan fairlah di dalam berdemokrasi," pungkas Mahfud MD.

Baca: DITANGKAP Tiga Terduga Aktor Pendompleng Rusuh Pakai Senjata Laras Panjang, Penjual sampai Eksekutor

Baca: Samsung Galaxy A70 Tawarkan Layar Lega Suara Menggema

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan, tidak ada syarat khusus yang mengatur pasangan calon ataupun partai politik untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2019.

"Kalau untuk pilpres dan pileg itu tidak ada syarat-syarat seperti pilkada. Pilkada kan ada persentase perbedaan suara, di pileg dan pilpres tidak ada," ujar Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Halaman
1234
Editor: Juang Naibaho
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved