Anda Belum Dapat Tunjangan Hari Raya (THR)? Laporkan ke LBH Medan

Tahun lalu, ada sekitar 10 hingga 20 orang karyawan pertokoan yang melapor ke LBH terkait tidak terpenuhinya hak mereka.

Anda Belum Dapat Tunjangan Hari Raya (THR)? Laporkan ke LBH Medan
TRIBUN MEDAN/NANDA RIZKA NASUTION
Kepala Divisi Buruh Maswan Tambak saat menjelaskan mengenai Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) sejak 15 Mei 2019 lalu. Namun, hingga hari ini, diungkapkan oleh Kepala Divisi Buruh Maswan Tambak, belum ada yang melaporkan ke kantor Jalan Hindu No 12, Kota Medan.

"Sejauh in belum ada. Biasanya seminggu sebelum lebaran. Ya kita buat cepat, biar mereka lebih cepat tahunya," katanya.

Beberapa tahun terakhir, selalu ada pelaporan, maka ia merasa perlu dibuat posko ini. Bagi mereka yang merasa THR belum diberikan dan langakah apa yang harus ditempuh dalam pemenuhan hak, LBH hadir sebagai akses mereka memperoleh haknya.

Tahun lalu, ada sekitar 10 hingga 20 orang karyawan pertokoan yang melapor ke LBH terkait tidak terpenuhinya hak mereka.

Secara hukum THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06 Tahun 2016.

Untuk besaran jumlah THR yang dapat diterima yaitu sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang sudah bekerja secara terus menerus selama 12 bulan atau lebih. Sedangkan pekerja yang belum mencapai 12 bulan kerja maka berlaku perhitungan tersendiri.

"Penyelesaiannya, kita gunakan pola pendekatan komunikasi dengan pihak perusahaaan. Kalau tidak bisa, melalui surat. Kita mohonkan pihak toko agar patuh terhadap pemenuhan hak-hal pekerjanya. Karena kan mereka sudah bekerja setahun penuh," jelasnya.

Dari penyelesaian, ada beberapa perusahaan yang merespon dan ada yang kurang kooperatif.

"Sebelumnya, mereka (pekerja) ada yang berusaha meminta. Ada perusahaan yang tidak memberikan, mereka sudah sampaikan, karena tidak digubris, mereka menyampaikannya ke kita," lanjutnya.

Dari pengalaman penyelesaian, ia menyoroti para pelapor yang tidak konfirmasi ulang. Sehingga, mereka berpikir, masalahnya telah selesai. Padahal, jika masih belum terpenuhi, perusahaan bisa ditindaklanjuti.

Perusahaan yang terlambat memberikan THR pun dikenai sanksi denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar yaitu tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja atau buruh.

"Pemerintah kenapa sampai mengeluarkan peraturan, karena kewajiban para buruh ini kan harus dipenuhi. Tolong menolong kan bagus.
Semoga perusahaan bisa memenuhi haknya. Kan tidak salah apabila pekerja diberikan semacam reward," katanya.

(cr17/tribun-medan.com)

Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved