Bambang Widjojanto Buka-bukaan, Ngotot Bawa Gugatan Kecurangan TSM ke MK, Meski Keok di Bawaslu

"Misalnya sistem IT KPU yang bermasalah. Kalau Bawaslu enggak punya ahli IT, dia akan kesulitan. Jadi dia memilih tidak menerima," kata dia.

Bambang Widjojanto Buka-bukaan, Ngotot Bawa Gugatan Kecurangan TSM ke MK, Meski Keok di Bawaslu
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bambang Widjojanto Buka-bukaan, Ngotot Bawa Gugatan Kecurangan TSM ke MK, Meski Keok di Bawaslu. Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). 

"Misalnya sistem IT KPU yang bermasalah. Kalau Bawaslu enggak punya ahli IT, dia akan kesulitan. Jadi dia memilih tidak menerima," kata dia.

Dalam jumpa pers sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, menyatakan dirinya dan Prabowo Subianto menempuh langkah ini "sebagai bentuk tuntutan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu".

"Sangat sulit menyatakan pemilu kita sudah berjalan baik, jujur dan adil. Kami mendapat berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami ketidakdilan yang terjadi selama pemilu kemarin," tuturnya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/5).

Sandiaga kemudian mengumumkan bahwa adik Prabowo, Hasyim Djojohadikoesoemo, ditunjuk sebagai koordinator manajemen tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalam pernyataannya, Hasyim menyebut "gugatan Prabowo-Sandi akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi nanti malam antara jam 20.30 sampai 22.00 WIB".

Baik Sandiaga maupun Hasyim tidak merinci bukti apa yang akan diserahkan ke MK. Hasyim menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke ketua tim hukum, Bambang Widjojanto, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi," kata Hasyim.

Gugatan Prabowo-Sandiaga diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sebagai pemenang pilpres dengan persentase perolehan suara 55,50% pada Selasa dini hari (21/05).

Mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, menyebut gugatan kecurangan hasil pemilu presiden rawan kandas, jika selisih perolehan suara antarkandidat terlampau jauh.

"Kalau selisihnya besar, sulit dibuktikan. Makanya kan Mahkamah Konstitusi membuat standar, akan memeriksa sengketa pemilu jika perbedaannya sekian persen. Kalau jauh sekali, tidak diperiksa MK," ujar mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, kepada BBC News Indonesia, Jumat (24/05).

Dalam kasus-kasus sengketa yang selisih perolehan suara antarkandidat terpaut jauh, kandidat yang merasa dicurangi biasanya sulit mencari bukti.

Lantas, kalaupun terbukti ada bukti kecurangan, raihan suara yang didapat dari pembuktian sulit menutup perolehan suara yang diperoleh pihak lawan.

"Sulitnya mencari bukti itu dan juga kalau terbukti, tidak juga bisa menutup pihak lawan," cetus Harjono.

Sebelumnya, hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau 44,50%. Itu artinya ada selisih 16,9 juta suara.

Kendati begitu, Harjono mengatakan jika gugatan kecurangan perolehan suara tetap diajukan maka pihak penggugat harus betul-betul melampirkan bukti yang kuat. Ia mencontohkan salah satu bukti bisa dengan melampirkan formulir C1 yang telah terverifikasi mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga provinsi.

"Bagaimana membuktikan? Di mana letak perbedaan perolehan suaranya? Kalau penghitungan dasarnya ada verifikasi di TPS, lalu naik ke kecamatan, lalu juga di kabupaten dan provinsi. Itu bukti-bukti yang digunakan untuk penjumlahan penghitungan manual," jelasnya.

"Itu nanti dibandingkan antara yang dipunyai pengadu dan dipunyai KPU. Apakah ada perbedaan dan dicari mana benarnya," sebutnya.

Dasar gugatan lain yang kemungkinan diajukan, menurut Harjono, adalah terjadinya dugaan "kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif" dalam pemungutan suara. Untuk tuduhan "terstruktur" MK menurutnya, memiliki standar tertentu.

"Kalau terstruktur artinya ada suatu maksud yang intens. Bahwa itu akan dilakukan sesuatu yang diinstruksikan dari atas ke bawah. Ada komando dari atas dan di bawah melaksanakan. Artinya organisasi-organisasi yang ada pada sistem pemerintahan," jelas Haryono.

Sementara "masif", MK memandangnya terjadi secara sporadis di banyak tempat dan sudah direncanakan dengan matang.

Pembuktian terhadap sangkaan itu, kata Harjono, tidak bisa hanya bersandar pada laporan media massa. Pihak penggugat setidaknya harus mengantongi bukti valid dan telah dikonfirmasi kebenarannya. Bisa berupa saksi, dokumen, atau rekaman di media sosial.

"Apapun buktinya harus bukti riil dan terkonfirmasi. Mau dokumen, rekaman asal terklarifikasi secara betul."

"Kalaupun ada laporan media massa harus sudah dibuktikan, dikuatkan dengan saksi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan media massa itu benar."

SYARAT TSM

Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas berpendapat, syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa Pemilu 2019 curang secara terstruktur, sistematis dan masif ( TSM), sangat berat.

Syarat pertama, harus ada bukti kuat bahwa kecurangan terjadi di 50 persen provinsi yang ada di Indonesia.

"Syarat pertama untuk bisa dinyatakan sebagai TSM, itu harus terjadinya di 50 persen provinsi yang ada, jadi kecurangan ada di 17 provinsi, dan itu harus dibuktikan," ujar Sigit dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Syarat kedua, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kecurangan itu diorganisasi sebuah entitas.

Syarat ketiga, mesti ada bukti mengenai dokumen perencanaan kecurangan itu.

"Kalau tiga elemen ini tidak dipenuhi secara akumulatif, tidak bisa dianggap Pemilu 2019 TSM.

Karena berdasarkan UU Pemilu, TSM ini harus akumulatif, tiga-tiganya harus ada. Ini kalau tujuannya untuk mendiskualifikasi calon ya," ujar Sigit.

"Tapi kalau tujuannya adalah ingin mengubah hasil Pemilu, ya saat ini belum bisa ya.

Hasil Pemilu-nya saja belum ada kan," lanjut Sigit yang menjabat Komisioner KPU periode 2012-2017 itu.

DUA ADUAN TSM BPN DITOLAK BAWASLU 

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak dua laporan dugaan kecurangan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diajukan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan di Jakarta, Senin (20/5), Bawaslu menyebut laporan pertama atas nama Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, terhadap pasangan calon Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, "tidak dapat diterima".

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, yang membacakan dokumen putusan, menyebut bukti laporan yang dimasukkan pelapor "hanya berupa printout berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif."

Seraya mengutip Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Ratna Dewi mengatakan bukti printout berita tidak bisa berdiri sendiri.

"Dengan hanya memasukkan bukti berupa printout berita online dalam pelanggaran admistratif pemilu yang terjadi secara terstuktur, sistematis, dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan perundang-undangan," papar Ratna Dewi.

'Money politics'
Pada pembacaan putusan pendahuluan berikutnya, atas nama Dian Islamiwati Fatwa yang juga anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Bawaslu pun menolak laporan dugaan pelanggaran kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dian menuding pasangan Jokowi-Ma'ruf melanggar Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana Paslon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jokowi, menurut Dian, melanggar pasal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no 15 tahun 2019 tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara.

Langkah itu dinilai Dian sebagai "money politics".

Akan tetapi, sebagaimana dibacakan anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, laporan itu tidak bisa diproses lebih lanjut.

Alasannya serupa dengan laporan pertama, yaitu "bukti laporan yang dimasukkan pelapor yang menunjukkan ada perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya link berita yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan terstruktur, masif dan sistematis."

Bukti link berita, seperti dipaparkan Fritz, "harus didukung alat bukti lain, baik berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan terlapor yang terjadi paling sedikit di 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia".

Setelah sidang, Dian menyesalkan putusan Bawaslu.

"Saya menyesalkan bahwa saksi belum sempat diperiksa, belum sempat ditanya, ini sudah diputuskan," tuturnya kepada BBC News Indonesia, Senin (20/5).

Secara terpisah, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

"Pelanggaran administrasi kan ada tahapannya, terutama pemeriksaan pendahuluan, Kalau dia sesuai, baru dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan.

Makanya silakan baca Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018," cetus Fritz kepada BBC News Indonesia.

AMIEN RAIS PESIMISTIS

Amien Rais, anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pesimistis gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan diajukan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengubah hasil Pemilu 2019.

"Hari ini insya Allah kami sudah turun (mengajukan gugatan sengketa) ke MK. Walaupun saya pesimis, MK mengubah keadaan," kata Amien di Polda Metro Jaya, Jumat (24/5/2019).

Amien mengatakan, gugatan sengketa pemilu diajukan karena BPN merasa ada kecurangan dalam Pemilu 2019 yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematik.

"Kalau sampai terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematif, maka tentu kita tidak perlu lagi mengakui hasil KPU itu.

Sesungguhnya kami tahu, BPN ini tidak mengakui.

Tapi, kami dipaksa oleh jalur hukum," ungkap Amien.

Amien Rais hari ini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

Artikel ini dikompilasi dari bbc news indonesia berjudul:  Mahkamah Konstitusi: Prabowo gugat hasil pilpres dengan menyerahkan '51 alat bukti' dan putusan tanggal 28 Juni, dan dari Kompas.com dengan judul "Amien Rais Pesimistis Gugatan BPN ke MK Bisa Ubah Hasil Pemilu", "Pengacara Prabowo-Sandiaga Anggap Bawaslu Tak Mampu Ungkap Kebenaran"

Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved